Surabaya Akan Seperti Singapura, Begini Maksudnya


SURABAYA – Selain road pricing, Dinas Perhubungan mengantongi alternatif lain guna mengatasi meningkatnya jumlah kendaraan pribadi.

Saat ditemui di gedung DPRD, Jumat (11/8), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat, mengatakan ada beberapa pilihan lain yang tengah digodok.

“Tujuannya selain pembatasan kendaraan pribadi, juga memaksimalkan kendaraan umum,” ujarnya.

Ia menyebutkan skema alternatif tersebut bisa berupa metode 3in1, seperti yang sudah berlaku di Jakarta, mobil keliling seperti bus sekolah, maupun bus karyawan dan juga Electronic Road Pricing (ERP).

Irvan menambahkan, sistem road pricing sudah diberlakukan di negara tetangga seperti Singapura. Bahkan, sudah diterapkan semenjak tahun 1980.

“Dan itu efektif. Target kita mengalihkan kendaraan pribadi ke angkutan massal,” jelasnya.

Saat ini, wacana tersebut masih dikaji dan akan diajukan ke dewan. Meski demikian, PR Dishub kali ini adalah meningkatkan kualitas angkutan massal. “Ketika angkutan massal dan umum sudah bagus, sudah terapkan kajiannya,” bebernya.

Soal harga, Irvan mengaku masih mengkaji berapa harga yang harus dibayar kendaraan pribadi, saat melewati jalan yang ditentukan dalam road pricing.

“Yang jelas harga mengikuti sesuai kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membayar,” jelasnya.

Sedangkan untuk mekanisme pembayaran, Irvan menjelaskan kurang lebih sama seperti Singapura.

“Kalau di Singapura, sebelum ada electronic dulu masih pakai stiker, jadi mobil yang masuk jalan tertentu yang sudah masuk dalam road pricing harus bersticker,” terangnya.

Rencananya jalan utama yang akan dikenai road pricing adalah jalan yang banyak dilalui angkutan massal.

“Seperti Jalan Basuki Rahmat, Panglima Sudirman, Jalan Tunjungan, Jalan Darmo, kurang lebih itu,” katanya. (Nia/IwanS)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close