BANYUWANGI, SERUJI.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memuji tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tidak hanya bertumpu pada asas taat hukum, tapi juga terlihat memberi dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Sri Mulyani, saat berada di Banyuwangi, Jumat (2/3), mencermati tata kelola Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang dipaparkan di Lounge Pelayanan Publik milik pemkab setempat.
Sri Mulyani tampak memencet sejumlah tombol pada layar komputer yang disediakan bagi pengunjung yang ingin tahu tentang program dan pertanggungjawabannya.
Dia berselancar ke sistem e-Village budgeting untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Banyuwangi, serta e-Monitoring system untuk pemantauan berbagai proyek pembangunan secara dalam jaringan atau daring (online).
Dalam sistem tersebut, proyek dipaparkan perkembangannya lengkap dengan foto dan titik koordinat yang tinggal diklik, sehingga mustahil ada proyek ganda atau fiktif.
“Tadi saya lihat display yang dipampangkan, bisa diakses publik. Bagaimana progres pembangunan terpampang secara transparan. Juga bisa terlihat bagaimana kemajuan suatu proyek, ada fotonya, ada titik koordinatnya. Itu adalah bentuk akuntabilitas yang dibutuhkan,” kata Sri Mulyani pula.
Menkeu mengapresiasi kinerja pengelolaan Pemerintahan Banyuwangi yang tak hanya bertumpu pada administrasi yang baik sesuai hukum keuangan negara, tapi program-programnya juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Hal itu pula yang membuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Banyuwangi mendapat predikat tertinggi se-Indonesia, serta daerah itu mendapat dana insentif Rp75 miliar dari Kemenkeu.
Selain itu, Menkeu mendorong Banyuwangi untuk terus berinovasi menurunkan angka kemiskinan saat ini telah turun drastis hingga satu digit pada angka 8,6 persen dari sebelumnya selalu dua digit.
“Saya melihat Banyuwangi jeli memetakan wilayahnya yang masuk zona kemiskinan tinggi. Lalu dia fokuskan ke daerah itu dan dikeroyok sampai kemiskinan turun. Ada detail bagaimana membantu masyarakat tidak mampu. Ini menggambarkan bahwa peranan daerah itu sangat penting untuk perubahan yang nyata,” ujar Menkeu.
