KPK Periksa 22 Saksi Suap APBD-P Malang

0
55
Febri Diansyah
Febri Diansyah, Juru Bicara KPK.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 22 saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2015.

“Penyidik hari ini memeriksa total 22 saksi untuk tersangka M Arief Wicaksono dalam tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (7/2).

Menurut Febri, pemeriksaan terhadap 22 saksi tersebut dilakukan di Polres Batu.

“Unsur saksi terdiri dari 20 anggota DPRD Kota Malang dan dua staf ahli Wali Kota dan staf Wali Kota,” ungkap Febri.

Ia menyatakan bahwa penyidik terus mendalami pengetahuan saksi terkait aliran dana yang diterima oleh tersangka M Arief Wicaksono terhadap para saksi dari anggota DPRD Malang.

“Sementara itu, terhadap dua saksi staf Wali Kota, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait komitmen pemberian dari eksekutif kepada unsur DPRD Kota Malang,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono sebagai tersangka dalam dua kasus, yaitu terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dan penganggaran kembali pembangunan Jembatan Kedungkandang.

Kasus pertama, M Arief Wicaksono diduga menerima suap dari mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. Diduga M Arief Wicaksono menerima uang sejumlah Rp700 juta.

Sebagai penerima M Arief Wicaksono disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pemberi, Jarot Edy Sulistyono disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Pada kasus kedua, M Arief Wicaksono diduga menerima suap dari Direktur PT Hidro Tekno Indonesia Hendarwan Maruszaman terkait penganggaran kembali proyem pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang Tahun Anggaran 2016 pada 2015.

Diduga M Arief Wicaksono menerima Rp250 juta dari proyek sebesar Rp98 miliar yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016-2018.

Sebagai penerima M Arief Wicaksono disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu sebagai pemberi Hendarwan Maruszaman disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Prancis juara piala dunia 2018

Prancis Juara Piala Dunia 2018, Setelah Tundukkan Kroasia 4-2

MOSKOW, SERUJI.CO.ID - Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada final Piala Dunia di Stadion Luzhniki Moskow pada Ahad (15/7), untuk membuat mereka mengangkat trofi...

Final Piala Dunia 2018, Prancis Unggul 2-1 Atas Kroasia di Babak Pertama

MOSKOW, SERUJI.CO.ID - Prancis memimpin 2-1 atas Kroasia pada babak pertama final Piala Dunia, setelah tersaji 45 menit pertama yang berlangsung menarik di Stadion Luzhniki,...

Ribuan Warga Kota Langsa Nobar Final Piala Dunia

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID – Ribuan Warga Kota Langsa Nonton Bareng (Nobar) final piala dunia yang digelar oleh Pemerintah Kota Langsa di Lapangan Merdeka Kota...

Pencuri Spesialis Angkutan Daring Berhasil Ditangkap Polisi

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID - Kepolisian Resort Kuantan Singingi, Provinsi Riau berhasil menangkap buronan bandit pencurian disertai kekerasan spesialis angkutan daring yang beraksi di jalan lintas...
mahkamah konstitusi

Terdapat 67 Permohonan Sengketa Pilkada Yang Diterima MK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat sebanyak 67 permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 telah terdaftar pada Ahad (15/7) malam,...