Ojek Online Diam-Diam Beroperasi, Suherman Layangkan Surat Permohonan Blokir Aplikasi

0
86
Suherman.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Suherman

GARUT, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Garut dan segenap stakeholder yang ada, akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) untuk memblokir aplikasi ojek online.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Suherman, menjelaskan permohonan itu dikarenakan ojek berbasis online di Garut secara diam-diam masih beroperasi, kendati Bupati Garut dengan tegas sudah melarang.

“Pemerintah Kabupaten Garut dengan pertimbangan masukan berbagai stakeholder yang ada diantaranya Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejari, dan Ketua Pengadilan Negeri, terlebih adanya referensi dari DPRD. Sehingga dibuatlah surat ditujukan kepada Kementerian Perhubungan yang tembusannya disampaikan kepada Kominfo Pusat,” katanya kepada sejumlah wartawan di kantornya, Selasa (21/22).

Menurut Suherman, berbicara tentang ojek online, ada dua Kementerian yang terlibat yaitu Kementerian Perhubungan terkait aktivitas ojek di lapangan, dan Kominfo terkait aplikasi online-nya.

Suherman menegaskan tidak ada alasan untuk melegalkan ojek online beroperasi. Jika itu dibiarkan sama artinya melakukan tindakan inkonstitusional, melanggar peraturan dan perundang-undangan yang ada.

“Kalau dibaca di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017, bahwa kendaraan roda dua itu bukan merupakan angkutan umum. Dan itu jelas-jelas tidak diatur dan tidak ada aturan,” katanya.

Alasan lain yang juga menjadi pertimbangan besar Pemkab Garut adalah dampak sosial dan dampak ekonomi.

Dikhawatirkan keberadaan ojek online menimbulkan konflik horizontal. Terutama dengan pengusaha angkutan yang ada selama ini yang jelas-jelas dilindungi undang-undang, dan mereka taat terhadap aturan.

Dengan angkutan umum yang ada saja, lanjutnya, kondisi pengusaha bisa dikatakan tidak optimal dalam pendapatan karena volume jalan di Kabupaten Garut ini terbilang kecil.

“Kebutuhan masyarakat sementara ini masih relatif terpenuhi,” katanya.

Dan rupanya ketegasan Pemerintah Kabupaten Garut dijadikan referensi di Jawa Barat oleh kabupaten lain. Garut yang bisa dikatakan terdepan dan berani mengambil sikap terhadap pelarangan ojek online.

“Kami banggalah dengan ketegasan Bupati. Sehingga kemarin Diskominfo Kabupaten Garut akan membawa surat usulan itu ke Kominfo Pusat,” pungkasnya. (Roni HD/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Wapres Minta Menag Revisi 200 Daftar Mubaligh

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk merevisi daftar pendakwah yang direkomendasikan karena sebelumnya dikeluarkan Kemenag hanya...

Banyuwangi Masuk Kota Cerdas ASEAN

BANYUWANGI, SERUJI.CO.ID - Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bersama dengan Jakarta dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, masuk dalam jaringan Kota Cerdas ASEAN atau ASEAN Smart...

Korban Tewas Jatuhnya Pesawat di Kuba Jadi 111 Orang

HAVANA, SERUJI.CO.ID - Jumlah korban tewas pada salah satu bencana udara terburuk di Kuba meningkat menjadi 111 pada Senin (21/5), sementara Meksiko menangguhkan kegiatan...
ekonomi syariah

MUI Dukung 200 Daftar Mubaligh

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mendukung langkah Kementerian Agama yang merilis daftar nama mubaligh karena sifatnya untuk pencegahan terhadap...
Siswa SMA/MAN

Jawa Timur Jalin Kerja Sama Pendidikan dengan Korsel

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Dinas Pendidikan Jawa Timur menjajaki kerja sama pendidikan dengan Korea Selatan setelah ada pertemuan kepala sekolah SMA/SMK se-Surabaya dengan sebuah konsultan...