Keberadaan Orang Asing Harus Dilaporkan

DEPOK – Pemda Depok, diwakili Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bersama Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok melakukan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), di Fave Hotel, Senin (14/2). Dalam sosialisasi ditekankan, orang asing harus didata dan dilaporkan.

Menindak lanjuti nota kesepakatan kedua pihak tentang pengawasan orang asing di Kota Depok, Kasie Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Jeacky Gerald Gerung, mengatakan, “Menurut UU No.6 Tahun 2011 Pasal 72 Tentang Keimigrasian, setiap orang yang memberikan tempat tinggal atau penginapan bagi orang asing wajib melaporkan keberadaan orang tersebut.”

Lebih lanjut, ia menjelaskan setiap orang asing yang tinggal di Indonesia, khususnya Kota Depok, wajib memiliki penjamin. Penjamin wajib melaporkan setiap perubahan data keimigrasian, status sipil, dan alamat orang asing tersebut. “Saya berharap para peserta yang hadir dari perwakilan Kecamatan meneruskan sosialisasi ini di wilayah masing-masing.”

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok, Dadan Gunawan, menambahkan, dari sosialisasi ini diharapkan para pemilik atau pengelola tempat kos, hotel dan apartemen bisa meng-input setiap penambahan dan perubahan data orang asing yang tinggal.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Misbahul Munir, mengapresiasi aplikasi tersebut. Pihaknya bisa melalukan pendataan dan pemetaan orang asing di Depok yang diwajibkan memiliki KITAS (Kartu Ijin Tinggal Sementara) dan KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) sesuai Perda No.10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

EDITOR: Omar Ballaz

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.