Tersandung Masalah Hukum, Seorang Caleg Gerindra Dibatalkan KPU Gorontalo Pencalonannya

GORONTALO, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, membatalkan satu orang kader Partai Gerindra dari daftar calon anggota legislatif (caleg) untuk DPRD Kabupaten.

“Yang bersangkutan merupakan caleg untuk daerah pemilihan (dapil) tiga, di Kecamatan Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula,” ujar Komisioner KPU Gorontalo Utara, Gandhi Akase Tapu, di Gorontalo, dilansir Antara, Ahad (28/4).

Caleg tersebut dinilai tidak memenuhi syarat karena persoalan hukum yang membelitnya. Pembatalan dilakukan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari pihak Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Gandhi menjelaskan alasan terkait pembatalan yang baru dilakukan pascapemungutan suara pada pemilihan umum 2019.

Pihaknya, katanya, masih melakukan komunikasi terkait putusan tersebut dengan pihak Pengadilan Tinggi.

“Keputusan inkrahnya sudah ada sebelum hari pemungutan suara digelar, namun ada beberapa mekanisme yang harus ditempuh maka pleno pembatalannya baru dilakukan pascapemilu,” jelasnya.

Untuk perolehan suara yang bersangkutan, sepenuhnya menjadi hak partai.

Hingga saat ini, KPU telah melakukan pembatalan untuk dua caleg DPRD Kabupaten, yaitu satu orang caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di dapil empat, Anggrek-Monano dan satu orang dari Partai Gerindra di dapil tiga tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Fenomena pengelolaan BUMN dan BUMD yang tidak mengindahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG sangat potensial membawa kerugian dan kebangkrutan terhadap perusahaan BUMN dan BUMD yang bersangkutan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.