Pembangunan Jembatan Penyeberangan Muna-Buton Dimulai 2019

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Rencana pembangunan jembatan penyeberangan Muna-Buton yang sempat tertunda cukup lama, akhirnya mulai dikerjakan di tahun 2019. Pemerintah pusat menyetujui anggaran pembangunan tersebut sebesar Rp1 Triliun.

“Jembatan yang panjangnya sekitar 1000 meter itu pantas diprioritaskan karena nantinya menjadi urat nadi perekonomian masyarakat kabupaten Muna dan Kabupaten Buton,” Gubernur Sultra H Ali Mazi wartawan di Kendari, Rabu (19/12).

Ali mengatakan, bahwa ia sudah memprogramkan pembangunan jembatan itu saat menjadi Gubernur Sultra 15 tahun yang lalu. Namun, tidak segera terwujud saat itu karena kendala anggaran.

Kini anggaran pembangunan jembatan itu sudah disetujui Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

BACA JUGA:  Harga Tiket Pesawat Melambung, Inilah Dampak Bagi PT. Pelni

“Besar anggarannya mencapai Rp1 Triliun.” terangnya.

Jika pembangunan jembatan itu selesai, sejumlah wakil rakyat di DPRD Sultra menilai potensi sumber daya alam daerah kabupaten Muna dan Buton akan lebih mudah dipasarkan ke Kendari dan kota kota besar lainnya di Jawa.

Potensi kedua daerah itu selain hasil pertanian, perkebunan dan kelautan juga pariwisata. Jika hal itu terwujud, berarti Sultra berpeluang meraih prestasi besar, yaitu mengangkat keterbelakangan dan pengentasan kemiskinan.

“Karena menyadari potensinya yang besar di sektor perkebunan, pertanian, pariwisata dan kelautan itu saya memperjuangkan anggaran jembatan tersebut di pusat dan syukur alhamdulilah disetujui,” pungkasnya. (AH/SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi