KPU Mulai Usut Kasus Jual Beli Soal dalam Seleksi KPUD Kolaka dan Kolaka Timur

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Sejumlah anggota KPU Pusat kini berada di Kolaka, Sultra untuk mengusut kasus jual beli soal dan jawaban seleksi anggota KPU Kolaka dan Kolaka Timur.

Dampak kasus tersebut, yang terjadi Desember 2018, memaksa KPU Pusat untuk sementara mengosongka jabatan Ketua KPU Kolaka dan Kolaka Timur yang berakhir 19 Januari lalu, hingga saat ini. Selanjutnya menugaskan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengendalikan kegiatan sehari hari kedua KPU tersebut.

Kepada wartawan di Kendari, Selasa (29/1) Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir menjelaskan, tim investigasi KPU Pusat terdiri dari bebedapa orang mewakili bagian hukum, inspektorat dan bagian SDM, sudah melakukan serangkaian investigasi sejak tanggal 25 Januari lalu.

Diperoleh informasi, sejumlah orang yang pernah duduk dalam tim seleksi anggota KPU Kolaka dan KPU Kolaka Timur akan diinterogasi disamping beberapa nama lain yang disebut-sebut sebagai oknum pelaku jual beli soal dan jawaban seleksi KPU Kolaka dan Kolaka Timur.

Pihak KPU Sultra sendiri, kata La Ode Abdul Natsir, belum dimintai keterangan.

“Andai nanti akan diperiksa juga, maka KPU Provinsi akan menjelaskan apa adanya, karena KPU Provinsi secara teknis operasional tidak dilibatkan dalam seleksi anggota KPU Kolaka dan Kolaka Timur,” jelasnya.

Sampai sejauh ini, walau jaraknya cukup jauh dari lokasi KPU Sultra di Kendari, KPU Provinsi Sultra dapat menjalankan kegiatan operasional KPU Kolaka dan Kolaka Timur.

“Kami, komisioner KPU Provinsi saling bergantian tugas disini. Alhamdulilah semua lancar,” ujar La Ode Abdul Natsir seraya menambahkan bahwa hasil investigasi tim KPU Pusat akan dikabarkan juga ke KPU Provinsi nantinya.

Sekarang, lanjut La Ode Abdul Natsir, masih prematur sifatnya kalau wartawan tetap ngotot ingin tahu hasil pengusutan tim KPU Pusat terhadap siapa pelaku penjual soal dan jawaban seleksi KPU Kolaka dan Kolaka Timur itu. Karena pengusutan masih berjalan. (AH/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Negeri Bohong

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.