Kini Bila Ingin Menikah di Sultra, Wajib Perlihatkan Surat Bebas Narkoba

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Persyaratan baru untuk pasangan yang ingin menikah di Sulawesi Tenggara (Sultra), bertambah lagi. Peraturan baru yang mulai diterapkan hari ini, Selasa (22/1) adalah keharusan setiap calon pengantin memiliki surat bebas narkoba.

Peraturan baru itu, seperti diutarakan Kakanwil Kemenag Sultra, DR Abdul Kadir MPd, Selasa (22/1) merupakan buah dari kesepakatan kerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra.

Penandatanganan naskah kerjasama antara pihak Kanwil Kemenag Sultra dengan BNNP Sultra dilakukan Senin (21/1) di Kanwil Kemenag Sutra, Kendari.

Menurut Abdul Kadir, pemberantasan dan pencegahan penggunaan narkoba harus dilakukan semua warga, tak terkecuali warga Sultra yang akan menikah.

“Karena itu langkah BNNP membasmi narkoba harus kita dukung. Bagi calon pengantin, sebelum akad nikah perlihatkan dulu surat bebas narkoba. Adanya surat itu membuktikan mempelai wanita dan pria sudah di test urinenya,” jelas Abdul Kadir.

Jika hasil test urine negatif, Kakanwil Kemenag Sultra menegaskan penghulu akan segera memimpin acara akad nikah. Kalau positif? Penghulu menunda pelaksanaan nikah dan meminta calon pengantin harus direhabilitasi dulu. Setelah normal, akad nikah dilanjutkan.

Sementara itu Kepala BNNP Sultra Brigjen Pol Drs Bambang Priyambadha SH menjelaskan upaya pencegahan penggunaan narkoba di masyarakat memang harus dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya pencegahan dalam kekuarga sejak dini, sejak calon pengantin akan menikah.

Dengan cara begitu, Bambang berharap penggunaan narkoba di Sulawesi Tenggara dapat ditekan hingga serendah rendahnya.

“Saat ini penggunaan narkoba di Sultra sudah mengkhawatirkan, karena itu petugas terkait juga gencar mencegah, dan mengawasi secara ketat lalu lintas keluar masuknya orang melalui pelabuhan laut serta udara,” ujar Bambang Priyambadha. (AH/Hrn)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Dokter Bedah Yang Ditahan Kejari Pekanbaru Ini, Gemar Ongkosi Pasien Kurang Mampu

Tak hanya memberi pengobatan gratis, ternyata selama ini drg Masrial juga banyak membantu pasien kurang mampu. Apa saja bentuk bantuan itu?

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.