Dana Desa Rp1,5 Miliar per 2019, Wagub Sultra: Jangan Dikorupsi!

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, H Lukman Abunawas, mengingatkan kepercayaan pemerintah kepada para kepala desa sangat tinggi untuk membangun desa, memajukan, dan memberdayakan potensi desa.

Tingginya kepercayaan itu juga diimbangi dengan alokasi dana desa yang besar, mencapai Rp1,5 miliar per desa.

“Dana desa yang besar itu harus digunakan sepenuhnya untuk membiayai program pembangunan di desa. Jangan dikorupsi, nanti bisa dipenjara,” ujar Lukman saat membuka rapat evaluasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kendari.

Rapat tersebut dilangsungkan di sebuah hotel berbintang di kawasan wisata Kendari Beach, Kamis (20/12).

Hadir dalam rapat itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sultra, Tasman Taewa.

Tasman Taewa menuturkan, agar dana desa bisa dimanfaatkan maksimal, para kepala desa dibimbing membuat program kerja yang refresentative.

“Program kerja itu meliputi usaha pengembangan kewirausahaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pedesaan, dan pemenuhan kebutuhan air untuk mendukung pengembangan pertanian warga,” kata Tasman.

Ditemui wartawan, Jumat (21/12), Wagub Lukman menjelaskan tahun lalu besaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat hanya sekitar Rp800 juta sampai Rp900 juta. Mulai tahun 2019 meningkat menjadi Rp1,5 milyar, termasuk anggaran dana desa kabupaten sebesar Rp700 juta.

“Besarnya anggaran yang dipercayakan kepada setiap kepala desa itu karena Pemerintah sadar betul banyak potensi desa yang harus diberdayakan,” kata Lukman. (AH/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.