Pemprov DKI: PKL Boleh Berjualan di Atas Trotoar Tertentu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan bahwa pedagang kaki lima (PKL) boleh berjualan di atas trotoar jenis tertentu dengan memenuhi berbagai syarat yang ditentukan terutama kebersihan, kerapihan, hingga keramahan lingkungan.

“Trotoar kami sudah pakai andesit-granit, ada yang stem konkret, tau-tau disiram kopi, bakso kan sayang. Saya juga sudah sampaikan pada Dinas UMKM dan Wali Kota tolong yang dibina loksem-loksem itu diberikan edukasi supaya nanti berubah. Kan dia kan jualan itu kan harus meningkatkan kualitas juga dengan mengubah diri,” kata Hari sebagaimana dilansir Antara, Jumat (6/9)

Namun sebelumnya, Hari menegaskan PKL tidak boleh mengambil alih fungsi trotoar, walau tetap dilihat kondisi trotoar itu sendiri, terutama dari sisi ukurannya.

“Kalau soal PKL, memang tidak boleh mengokupansi trotoar. Tapi bisa dilihat, trotoar yang ideal itu kan minimal 1,5 meter. Kalau minimal itu untuk trotoar ya fungsinya trotoar dan PKL tidak boleh. Tapi kalau trotoarnya enam meter, delapan meter dan ada space, kita kan juga ya memanusiakan juga,” ucapnya.

Adapun penentuan lokasi berjualan bagi PKL, kata Hari, masih dalam tahap pembahasan peta jalan (roadmap)-nya, termasuk PKL yang seperti apa yang bisa berjualan di atas trotoar.

“Ini roadmapnya baru digodok mana yang boleh dan tidak di mana saja. Tapi kalau yang kecil 1,5 meter itu haknya pejalan, tidak bisa lagi. Lapaknya juga nanti dirancang oleh Dinas UMKM,” ucapnya.

Sementara itu, Pemprov DKI, kata Hari, sedang fokus melakukan revitalisasi di enam titik fasilitas trotoar di Jalanan Jakarta sebelum ke wilayah lainnya.

“Kami sedang revitalisasi trotoar. Untuk saat ini yang utamanya di lima titik yaitu Cikini Raya, Salemba-Kramat, Kemang Raya, Dr Satrio, Latumenten dan Yos Yudarso,” kata Hari saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Hari menyebut semua fasilitas trotoar tersebut dibuat secara lengkap sebagai bagian dari bangunan jalan.

“Semuanya kami buat complete stage. Apa itu? Sebagai jalan udah ideal. Jadi itu ada jalan, ada trotoar, ada guiding line, ada buffer amenities, kemudian ada saluran, jadi semuanya lengkap. Artinya kami juga menata kabel udara, masuk ke dalam,” jelasnya.

Sebelumnya, pasal 25 ayat 1 dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8/2007 tentang Ketertiban Umum dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Pasal tersebut menjadi landasan Gubernur DKI Jakarta mengatur dan mengelola PKL di Jakarta, termasuk alih fungsi di atas trotoar.

Putusan itu bernomor 38/P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 dan dibacakan pada 18 Desember 2018.

Putusan MA yang memenangkan gugatan politikus Partai Solidaritas Indonesia William Aditya Sarana dan Zico Leonard itu dikarenakan kebijakan demikian dinilai bertentangan dengan Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mereka menggugat Perda Nomor 8/2007 tentang Ketertiban Umum, pasal 25 ayat 1, tentang kewenangan gubernur DKI Jakarta memberikan izin trotoar dan jalan sebagai tempat usaha PKL. Putusan Mahkamah Agung mengamanatkan Perda Nomor 8/2007 pasal 25 ayat 1 tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER