JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono mengaku menggunakan uang suap yang diterimanya untuk berbagai hal. Diantaranya untuk membiayai operasional pengawal Presiden Jokowi, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), saat meresmikan berbagai proyek di Dirjen Hubla Kemenhub.

Hal itu terungkap saat Tonny bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12).

Awalnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan, apakah Tonny pernah memberikan uang 10.000 dollar Amerika Serikat kepada Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mauritz H M Sibarani.

Menurut jaksa, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Tonny mengaku memberikan uang Rp100-Rp 150 juta kepada Mauritz, untuk diberikan kepada Paspampres. Keterangan itu dibenarkan oleh Tonny.

“Itu benar. Itulah yang saya katakan, ada kegiatan yang tidak ada dana operasionalnya,” ujar Tonny kepada jaksa KPK.

Menurut Tonny, setiap ada acara, seperti kegiatan peresmian yang dihadiri Presiden Jokowi di Kementerian Perhubungan, pihak pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana operasional untuk Paspampres.

“Uang-uang yang diberikan itu berasal dari kontraktor dan rekanan yang mengerjakan proyek di bawah Ditjen Perhubungan Laut,” jelas Tonny di depan persidangan.

Menyikapi hal tersebut Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta KPK mendalami kasu tersebut.

“Maka untuk itu, KPK harus menyelidiki dana Paspampres ini, siapa dan kepada siapa? Atau KPK harus bertanya ke Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mauritz H M Sibarani, uang sebesar Rp 150 juta, ini diberikan kepada siapa Paspampres ini,” katanya lewat pesan yang diterima SERUJI, Senin (18/12).

Untuk itu, Uchok meminta Presiden Jokowi jangan banyak blusukan ke proyek kementerian karena beban cost untuk anggaran keamanan sangat besar, dan kementerian untuk itu harus korupsi.

“Stop blusukan, dan bagi-bagi sepeda, Pak Jokowi…,” pintanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Jokowi untuk mewaspadai manuver Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai membidik lingkaran Istana. Sebab, Jokowi bisa terseret dan merusak citra Istana Negara.

“Mulai sekarang (KPK) sudah mendekati ke Istana, yang disebut Paspampres, menurut saya Pak Jokowi harus waspada, lama-lama Pak Jokowi bisa terseret dalam kasus ini dan bisa merusak citra Pak Jokowi dan Istana,” kata Fahri kepada SERUJI, Senin (18/12).

Selama ini, kata Fahri, KPK telah menggunakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ruang sidang untuk menyebut nama semua orang dan lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri, TNI, dan Kejaksaan.

“Tetapi tidak pernah bertanggungjawab untuk membuktikan kebenarannya, kebanyakan memang tidak bisa dibuktikan karena pada dasarnya itu adalah keterangan sepihak yang tidak ada alat buktinya,” pungkasnya. (ARif R/Hrn)