YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan hak Interpelasinya terkait silang sengkarut masalah senjata yang diimpor Polri baru-baru ini.
“Terkait dengan silang sengkarut masalah impor senjata, yang sampai detik ini penuh dengan tanda tanya bagi publik. Sehingga memunculkan kecemasan. Bagaimana tidak, masalah persenjataan adalah masalah strategis dan krusial, karena terkait dengan keamanan dan pertahanan negara,” kata Dahnil kepada SERUJI, di Yogyakarta, hari ini, Rabu (4/10).
Menurut Dahnil, saat ini publik penuh tanya, bagaimana bisa dua institusi negara, yakni TNI dan Kepolisian menunjukkan sikap yang saling bertolak belakang dan berpolemik terkait persenjataan yang sangat strategis dan vital bagi negara.
Hal yang sama juga terjadi pada kasus isu PKI, lanjut Dahnil, di mana TNI melalui Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo justru menunjukkan sikap bahwa PKI harus di waspadai potensi kebangkitannya, di sisi lain Kepolisian melalui Jenderal Tito Karnavian justru menunjukkan sikap yang sebaliknya, menyatakan PKI sudah mati dan tidak ada potensi akan bangkit.
Silang sengkarut yang ditunjukkan dua Institusi pemegang senjata ini, yang menjadi sumber kebisingan publik belakangan ini,” ujar Dahnil.
