JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fahira Idris menilai PLN sebagai penyedia listrik di tanah air tidak mempunyai strategi komunikasi saat terjadi krisis. Hal itu terlihat saat terjadinya mati listrik massal (blackout) yang melanda Jakarta, Banten, Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah pada Ahad (4/8) pukul 11.45 WIB.
“Padahal, institusi seperti PLN yang core business melayani kebutuhan dasar manusia, komunikasi krisis adalah kunci pelayanan,” kata Fahira lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI di Jakarta, Kamis (8/8).
Fahira menilai, akibat tidak memiliki strategi komunikasi saat menghadapi kirisis tensi publik terhadap PLN pasca blackout terlihat tidak semakin turun. Namun, dari amatannya, tensi negatif publik terhadap PLN semakin menjadi saja.
“Nada miring bahkan cibiran publik semakin gencang karena blackout ini juga melumpuhkan sarana publik terutama transportasi (MRT dan KRL) dan mengganggu jaringan komunikasi serta menghambat distribusi air bersih,” ujar Senator asal Jakarta ini.
Menurut Fahira, cara penyampaian informasi saat situasi normal, berbeda dengan saat situasi krisis. Pada situasi krisis, semua informasi yang keluar terutama dari pejabat publik yang memiliki otoritas harus memiliki ‘sense of crisis’ sehingga semua informasi dan kebijakan yang keluar ke publik tidak bias apalagi ditafsirkan berbeda-beda.
“Ini yang tidak saya lihat dari PLN saat memberi keterangan awal terjadi black out,” ujarnya.
