Fahira: Kekerasan Pada Anak Adalah Kriminal

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kekerasan terhadap anak kembali terjadi. Kali ini benar-benar menyesakkan dada karena korbannya masih bayi (1,5 tahun) yang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan ibu kandungnya sendiri.

Bayi bernama Calista yang sempat dirawat di RSUD Karawang ini sempat koma beberapa hari sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Peristiwa ini menandakan masih banyak orang tua yang menganggap melakukan kekerasan fisik kepada anak kandungnya sendiri adalah haknya sebagai orang tua sehingga orang lain apalagi negara tidak boleh ikut campur.

“Mindset masyarakat terutama sebagian besar orang tua harus dirubah bahwa kekerasan terhadap anak bukan urusan internal keluarga atau ranah privat, tetapi tindakan kriminal. Ada undang-undangnya, ada ancaman hukuman jika orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, walau itu anak kandungnya sendiri,” tegas Ketua Komite III DPD RI yang membidangi pengawasan perlindungan anak Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3).

Fahira menyesalkan lemahnya sosialisasi UU Perlindungan Anak yang dilakukan Pemerintah terutama kepada para orang tua terkait hak-hak anak dan belum optimalnya kampanye bahwa kekerasan terhadap anak adalah kejahatan yang luar biasa sehingga masih ada orang tua yang menganggap sah-sah saja melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya sendiri.


“Dari interaksi saya dengan para orang tua di hampir semua daerah di Indonesia masih banyak yang belum tahu bahwa kita ada undang-undang perlindungan anak. Padahal undang-undang ini umurnya sudah 15 tahun. Mereka masih berpikir apa yang mereka lakukan terhadap anaknya adalah urusan dirinya pribadi,” tukasnya.

Menurut Fahira, apapun alasan yang melatarbelakangi sang ibu melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya hingga meninggal, termasuk himpitan ekonomi, tidak boleh menjadi celah untuk memaklumi kekerasan ini. Fahira berharap proses hukum terhadap ibu kandung bayi Calista, harus terus berlanjut ke pengadilan. Memang ada pertimbangan kasus ini diselesaikan di luar pengadilan, mengingat, selain kekerasan ini akibat himpitan ekonomi, tersangka juga ternyata masih memiliki seorang anak lagi berusia 6 tahun.

“Jika diselesaikan di luar pengadilan akan jadi preseden tidak baik. Akan lahir persepsi di masyarakat bahwa kekerasan orang tua terhadap anak bisa dimaklumi karena himpitan ekonomi. Persepsi ini kan berbahaya dan bisa memarakkan aksi kekerasan terhadap anak. Apapun alasannya, tidak boleh ada kekerasan fisik terhadap anak-anak. Biarkan nanti hakim yang mempertimbangkan dan memutuskan sanksi hukum seperti apa yang harus diterima tersangka,” papar Senator Jakarta ini.

Terkait hak asuh anak tersangka yang masih berusia 6 tahun, memang sesuai UU Perlindungan Anak orang tua lah yang harus bertanggungjawab, tetapi ada catatan khusus yaitu bila orang tua anak sedang terjerat kasus hukum, maka negara berhak mengambil alih hak asuh anak atau hak asuh anak dapat dipertanggungjawabkan ke keluarga terdekat. (ARif R/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Pajak Turun Jadi 1%, Inilah 4 Lokasi Hunian Mewah yang Diincar Konglomerat di Jakarta

Pemberlakuan aturan baru tentang pajak hunian mewah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019, digadang-gadang dapat memberikan angin segar terhadap penjualan properti khususnya di segmen atas. Aturan baru tersebut merevisi harga ambang rumah mewah dari Rp 20 miliar menjadi 30 Miliar per unit. Kemudian juga menurunkan tarif untuk pajak barang mewah dari 5% menjadi 1%.

Hindari Terjadinya Rush Money, Pakar Keamanan Minta Bank Mandiri Segera Pulihkan Sistem

Pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Dr Pratama Persadha menyarankan agar Bank Mandiri segera memulihkan sistem guna mencegah pengambilan dana besar-besaran dari bank (rush money).

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.

Indonesia Kecam Dewan Kota Oxford Yang Berikan Penghargaan Pada Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi