JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menolak aksi Reuni 212 di Monas, Ahad (2/12), dikatakan bermuatan politis. Menurutnya, aksi yang dihadiri jutaan masyarakat itu adalah murni gerakan rakyat yang dipersatukan oleh semangat yang sama.

“Spirit 212 itu mencari kebenaran, keadilan, menuntut berbagai persoalan, dan diselesaikan secara adil. Mereka datang dari berbagai wilayah atas inisiatif sendiri, dengan biaya sendiri. Saya kira ini sebuah gerakan sosial baru, yang berjalan dengan tertib dan damai, bahkan sampah pun langsung dibersihkan,” kata Fadli Zon di Komplek Senayan, Jakarta, Senin (3/12).

Disinggung soal seruan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab untuk ganti presiden dalam acara tersebut, menurut Fadli itu hanya merupakan aspirasi pribadi.

“Menyampaikan pendapat bahwa 2019 untuk ganti presiden kan tidak ada masalah. Itu sangat konstitusional. Itu aspirasi, tiap orang berhak menyampaikan sikap dan pandangannya apalagi tokoh seperti Habib Rizieq. Jadi, itu bukan kampanye,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra ini mengatakan bahwa yang namanya kampanye adalah mengajak untuk memilih salah satu pasangan calon. Dalam acara Reuni 212 Ahad kemarin, tidak ada ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu.

“Kampanye itu mengajak dan sampaikan visi misi, tapi kalau sampaikan suatu sikap kalau ia mau ganti presiden ya gak ada masalah,” katanya.

Baca juga: Tak Ada Pelanggaran, Bawaslu Nilai Reuni 212 Bersih dari Kampanye

Menurutnya, yang banyak melakukan kegiatan bernuansa politis adalah justru Presiden Jokowi yang kerap membagi-bagikan sertifikat tanah. Seharusnya, kata Fadli, pembagian sertifikat tanah cukup dilakukan oleh ketua RT.

“Ini sebagai contoh saja ya, orang mengurus sertifikat tanahnya. Itu tanah tanah mereka. Mengurus mungkin tadinya dari girik, dari tanah adat, setelah mengurus surat tanahnya itu jadi. Ya setelah jadi dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional), masa presiden yang harus bagi-bagi sertifikat tanah itu, saya kira ketinggian. Itu cukup dilakukan Ketua RT,” katanya.

Seharusnya sebagai presiden, kata Fadli, Jokowi hadir dalam pertemuan internasional seperti pertemuan G20, bukan malah didelegasikan kepada Wakil Presiden.

“Di pertemuan G20, kita satu-satunya pemimpin dunia yang diwakili oleh wakil presiden,” pungkasnya. (SU05)