Reuni 212 Dituding Bermuatan Politis, Begini Kata Fadli Zon


JAKARTA, SERUJI.CO.ID –¬†Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menolak aksi Reuni 212 di Monas, Ahad (2/12), dikatakan bermuatan politis. Menurutnya, aksi yang dihadiri jutaan masyarakat itu adalah murni gerakan rakyat yang dipersatukan oleh semangat yang sama.

“Spirit 212 itu mencari kebenaran, keadilan, menuntut berbagai persoalan, dan diselesaikan secara adil. Mereka datang dari berbagai wilayah atas inisiatif sendiri, dengan biaya sendiri. Saya kira ini sebuah gerakan sosial baru, yang berjalan dengan tertib dan damai, bahkan sampah pun langsung dibersihkan,” kata Fadli Zon di Komplek Senayan, Jakarta, Senin (3/12).

Disinggung soal seruan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab untuk ganti presiden dalam acara tersebut, menurut Fadli itu hanya merupakan aspirasi pribadi.

“Menyampaikan pendapat bahwa 2019 untuk ganti presiden kan tidak ada masalah. Itu sangat konstitusional. Itu aspirasi, tiap orang berhak menyampaikan sikap dan pandangannya apalagi tokoh seperti Habib Rizieq. Jadi, itu bukan kampanye,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra ini mengatakan bahwa yang namanya kampanye adalah mengajak untuk memilih salah satu pasangan calon. Dalam acara Reuni 212 Ahad kemarin, tidak ada ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu.

“Kampanye itu mengajak dan sampaikan visi misi, tapi kalau sampaikan suatu sikap kalau ia mau ganti presiden ya gak ada masalah,” katanya.

Baca juga: Tak Ada Pelanggaran, Bawaslu Nilai Reuni 212 Bersih dari Kampanye

Menurutnya, yang banyak melakukan kegiatan bernuansa politis adalah justru Presiden Jokowi yang kerap membagi-bagikan sertifikat tanah. Seharusnya, kata Fadli, pembagian sertifikat tanah cukup dilakukan oleh ketua RT.

“Ini sebagai contoh saja ya, orang mengurus sertifikat tanahnya. Itu tanah tanah mereka. Mengurus mungkin tadinya dari girik, dari tanah adat, setelah mengurus surat tanahnya itu jadi. Ya setelah jadi dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional), masa presiden yang harus bagi-bagi sertifikat tanah itu, saya kira ketinggian. Itu cukup dilakukan Ketua RT,” katanya.

Seharusnya sebagai presiden, kata Fadli, Jokowi hadir dalam pertemuan internasional seperti pertemuan G20, bukan malah didelegasikan kepada Wakil Presiden.

“Di pertemuan G20, kita satu-satunya pemimpin dunia yang diwakili oleh wakil presiden,” pungkasnya. (SU05)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

TERPOPULER

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close