JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengatakan bahwa gaji yang ia terima sebesar Rp 100 juta sebagai anggota Dewan Pengarah kecil sekali. Sehingga ia tidak terlalu terpengaruh polemik yang terjadi di masyarakat saat ini terkait besaran gaji pejabat di BPIP.

“Kalau saya enggak, karena saya tahu jumlah itu kecil sekali. Saya pernah jadi pejabat, tiga kali lipat dari itu, meskipun di SK-nya kecil,” kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/5).

Dijelaskan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bahwa gaji yang ia terima tersebut jauh dibanding penghasilan yang diterima lembaga lain yang ada.

“Gubernur BI (Bank Indonesia, red) gajinya Rp300 juta per bulan, sementara Komisaris BUMN Rp 160 juta. Kita ini (BPIP, red) hanya Rp100 juta, itupun sudah kumulatif semuanya. Gajinya itu cuma Rp 5 juta,” jelasnya.

Menurut Mahfud, munculnya polemik terkait gaji BPIP ini karena ada kekeliruan dalam menyusun Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP.

“Harusnya dalam Perpres itu ditulis besaran gaji saja yang hanya Rp5 juta, sementara hak keuangan lainnya tidak perlu dicantumkan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut gaji pokok Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebesar Rp5 juta perbulan.

“Gajinya Rp5 juta, tunjangan jabatan Rp13 juta. Asuransi kesehatan, asuransi kematian masuk di situ Rp4-5 juta komponen transportasi dan komunikasi,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/5).

Ia mengatakan tunjangan jabatan yang diterima BPIP justru tercatat paling rendah dibandingkan badan-badan yang lain. Besaran gaji yang diterima juga meliputi tunjungan transportasi, komunikasi, hingga perjalanan dinas ke luar kota.

“Yang membedakan dari pejabat negara, kalau gaji pokok hampir sama Rp5 juta. Tunjangan bervariasi. Sebenarnya BPIP paling kecil Rp13 juta karena lembaga lain apakah eksekutif, yudikatif, legislatif bervariasi dari Rp13 juta sampai puluhan juta,” kata Sri Mulyani. (ARif R/Hrn)