Pemprov Sultra Bantu Rp5 Miliar Agar RSU Bahteramas Tetap Beroperasi

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya turun tangan membantu keuangan RSU Bahteramas Kendari. Pemprov memberikan bantuan Rp5 miliar agar RSU Bahteramas tetap lancar beroperasi.

“Kami tidak ingin rumah sakit andalan warga Sultra itu keteter melayani masyarakat yang sakit. Karena itu kami bantu Rp5 miliar agar pelayanan RSU Bahteramas tetap lancar” ujar Wakil Gubernur Sultra H Lukman Abunawas kepada SERUJI, di Kendari, Rabu (19/12).

Keuangan rumah sakit tipe B itu terancam bermasalah menyusul utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tak kunjung dilunasi sejak bulan Mei lalu.

Lukman menjelaskan, nilai utang BPJS Kesehatan itu memang besar, mencapai milyaran rupiah dan sudah sering ditagih sejak Mei lalu namun tak pernah direalisasikan.


“Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sudah sepantasnya bila Pemprov turun tangan membantu keuangan RSU Bahteramas,” kata Lukman.

BACA JUGA:  Polisi Sebut Massa Aksi 299 Gabungan dari Luar Jakarta

Wakil Gubernur yang juga guru karate ini menanbahkan, kendati sudah dibantu Rp5 miliar, utang BPJS itu dianjurkan terus ditagih. Pemprov pun sudah menyurati BPJS dan menanyakan kapan utang itu dilunasi.

Utang BPJS Kesehatan itu diketahui Lukman Senin lalu, usai meresmikan penggunaan beberapa fasilitas baru di RSU Bahteramas, Kendari. Saat itu Direktur RSU Bahteramas dr Yusuf Hamra menjelaskan bahwa tahun ini RSU Bahteramas tidak berhasil memenuhi target perolehan, antara lain karena utang BPJS Kesehatan yang cukup besar jumlahnya, tak pernah dilunasi walau tagihan terus dilakukan sejak Mei lalu.

Lukman berharap setelah disurati pihak BPJS Kesehatan akan memperlihatkan niat baiknya dan melunasi utangnya agar kegiatan sehari-hari RSU Bahteramas normal kembali. (AH/SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Diabetes: Kenali Penyakit Yang Jumlah Penderitanya Terus Meningkat (1)

Ini tergambar dari perkiraan jumlah penderita diabetes melitus pada tahun 1985 yang hanya sekitar 30 juta, meningkat menjadi 366 juta pada tahun 2011. Dan diperkirakan akan mencapai 592 juta orang pada tahun 2035 akan hidup dengan diabetes melitus.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Corpopreneur Yes! Entrepreneur No!

Kita tidak butuh lagi peningkatan jumlah atau persentase entrepreneur. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membesarkan perusahaan-perusahaan gurem itu menjadi perusahaan perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan prinsipal yang karyawannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi