Mikul Dhuwur Mendhem Jero

Jokowi: Pemblokiran Telegram Dilakukan Setelah Lama Diamati

0
68
jokowi, joko widodo
Presiden Joko Widodo.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyatakan pemblokiran terhadap aplikasi media sosial Telegram bukan merupakan keputusan serta merta tetapi berdasar pengamatan lama.

“Pemerintah kan sudah mengamati lama dan kita kan negara yang mementingkan keamanan negara, keamanan masyarakat,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai memberikan kuliah umum di Akademi Bela Negara Partai Nasdem Jakarta, Ahad (16/7).

Ia menyebutkan di medsos itu ditemukan ribuan yang dikategorikan dapat mengganggu keamanan negara dan keamanan masyarakat.

“Bukan hanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tapi ribuan. Oleh sebab itu keputusan itu dilakukan,” katanya.

Jokowi mengatakan masih banyak aplikasi medsos yang lain yang bisa digunakan oleh masyarakat.

Mengenai adanya upaya menyaring yang dilakukan pengelola aplikasi medsos itu, Jokowi menyebutkan kenyataannya masih ada ribuan yang lolos dan digunakan, baik digunakan untuk membangun komunikasi antarnegara, untuk hal-hal yang berkaitan dengan terorisme.

Terkait kerja sama pengelola aplikasi dengan pemerintah, Jokowi mengatakan Kemkominfo sudah melakukannya.

“Saya kira Menkominfo sudah menyampaikan tidak hanya sekali dua kali saja,” katanya.

Sebelumnya Pemerintah Indonesia terhitung mulai Jumat (14/07) resmi memblokir layanan percakapan instan Telegram dengan alasan Telegram “dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme”.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada Jumat itu telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram.

“Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, ‘disturbing images’, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia,” sebut siaran pers Kementerian Kominfo, Jumat (14/7). (Hrn)

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

PBB Serukan Dukungan Lebih Banyak Buat Pengungsi Rohingya dari Myanmar

JENEWA, SERUJI.CO.ID - Badan pengungsi PBB pada Senin (25/9) menyerukan peningkatan dukungan buat sebanyak 436.000 pengungsi Rohingya yang menyelamatkan diri dari Myanmar ke Bangladesh...
#savepartaigolkar

DPP Terindikasi Lakukan Politik Transaksional, Kader Golkar Jabar Kumpulkan Koin

PURWAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ribuan kader Golongan Karya se-Jawa Barat melakukan aksi pengumpulan koin sebagai bentuk sindiran terhadap DPP Partai Golkar yang terindikasi melakukan politik...

Politisi PKS: Soliditas PKS-Gerindra Harus Dijaga

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haris Yuliana menyatakan soliditas antara PKS dengan Gerindra harus dijaga dengan baik untuk bersama-sama membangun politik...

Pemerintah Sebut Investasi Dana Haji Tingkatkan Nilai Manfaat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Nizar Ali menyampaikan dana haji berpotensi meningkat nilai manfaatnya bila diinvestasikan. "Peningkatan nilai manfaat...
miras

Bupati Kaget Ada 1.379 Lokasi Pedagang Miras di Wilayahnya

GORONTALO, SERUJI.CO.ID - Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin kaget dengan menyebarnya pedagang minuman keras/beralkohol hingga tercatat sebanyak 1.379 lokasi di wilayahnya. Oleh karenanya, ia...
bps

Peringati Hari Statistik Nasional, BPS Serukan Pembangunan Berlandaskan Data

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Secara nasional, tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional (HSN). Dalam peringatan HSN 2017 tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS)...