PASURUAN, SERUJI.CO.ID – Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur.

Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

Demikian ungkap Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat Seminar Nasional dengan tema “Smart City Creative Government Membangun Ekosistem Digital, Cettar Demi Pembangunan Jawa Timur” persembahan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim, di Pasuruan, Sabtu (12/6).

“Inti smart government adalah memaksimalkan potensi dan meninimalisir kendala,” terang Gus Ipul.

Guna mewujudkan potensi tersebut, lanjutnya, pemerintah harus bertransformasi dari model layanan manual menjadi layanan digital. Namun tidak dipungkiri ada kota yang telah sangat siap on proses menuju smart city dan juga ada yang baru memulai seperti Kota Pasuruan.

“Maka kita harus belajar dari kota yang sudah sukses seperti Surabaya, Banyuwangi atau Bandung,” tandasnya.

Gus Ipul mengatakan, anggaran memang menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan smart city dan smart government.

“Sebenarnya kalau kita memiliki anggaran yang cukup bisa membeli teknologinya kemudian melakukan yang namanya pelatihan kepada SDM-nya maka smart government itu akan bisa terwujud,” ucapnya.

Gus Ipul menyebut jika saat ini Kota Pasuruan telah memiliki layanan digital kendati belum terintegrasi. Misal tumpang tindih data penerima bantuan karena data masih tercecer di dinas. Imbasnya, warga protes karena beberapa dari mereka belum menerima.

“Salah satunya karena ya mungkin katanya masih tercecer di dinas-dinas atau mungkin juga karena faktor masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, dia juga menjelaskan agar masyarakat kooperatif dalam pendataan. Salah satu contoh kasus adalah di Kota Pasuruan terdapat 2500 lebih orang yang menikah namun tidak memiliki surat nikah. Sehingga Pemkot Pasuruan bersinergi dengan Kementerian Agama.

“Kita bekerja sama, kita perkuat. Bagi yang sudah menikah dengan cukup umur diinput langsung. Setelah itu dikeluarkan e-KTP dengan status sudah menikah dan KK Sudah terpisah kalau sudah jadi tidak perlu ngambil ke kantor, diantar ke rumah,” bebernya.

Menurut Gus Ipul, layanan digital smart government seperti ini mencatat efisiensi waktu dan biaya. Maka, guna mewujudkan Kota Pasuruan sebagai smart city, Gus Ipul juga belajar ke Kota Surabaya.

Ia melihat penurunan belanja untuk keperluan-keperluan kertas bisa mencapai 50% sampai 70% di Surabaya. Misal untuk belanja kwitansi dan sebagainya.

“Kita bisa lebih efisien kita bisa mengurangi belanja-belanja keperluan-keperluan seperti itu,” tandasnya.

Hal ini semakin menguatkan bahwa layanan digital tidak bisa dihindari lagi. Karena masyarakat pada dasarnya ingin mendapatkan pelayanan setiap saat. Media digital juga memiliki peran penting dalam menampung aspirasi masyarakat.

Kota Pasuruan saat ini memiliki aplikasi e-Sambat. Warga cukup memasukkan NIK dan data. Durasi respon instansi berwenang juga akan mendapatkan nilai berupa reward khusus jika respon kurang dari 10 menit dan sanksi jika lambat lebih dari dua hari.

Dengan demikian masyarakat bisa mengetahui kapan keluhan mereka direspon dan ditindaklanjuti atau diabaikan oleh pemerintah.

“Jadi sekali lagi government adalah suatu keharusan dan bagi saya kalau mau belajar bisa ke kabupaten kota yang jauh lebih maju. Kami sedang bertransformasi,” kata Gus Ipul.