JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta kepada semua pihak untuk jangan terburu-buru mempolitisasi pertemuan antara dirinya dengan co-founder Asia Sentinel, Lin Neumann.

Hal itu disampaikan mantan Panglima TNI ini terkait dengan tudingan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik yang menduga ada hubungan Moeldoko dengan Asia Sentinel.

Dijelaskan Moeldoko, bahwa pada Mei 2018 KSP mengagendakan acara pertemuan dengan delegasi American Chamber (AmCham), yang saat itu dipimpin oleh Lin Neumann.

“Bahwa saya di situ ada Asia Sentinel‎, ada co-foundernya Asia Sentinel, saya juga enggak ngerti, jadi jangan buru-buru baper (bawa perasaan, red), menduga begitu kan, dilihat dulu latar belakangnya seperti apa, menduga-menduga bagaimana. Kalau saya sebagai orang yang akan mengendalikan operasi intelijen kan, itu kira-kira kan operasi intelijen bodoh banget saya terbuka begitu,” kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (18/9).

Sebagai mantan Panglima TNI, ia mengaku paham agar operasi intelijen tidak tampak atau klandestin.

Baca juga: Dituding Ada Kaitan dengan Asia Sentinel, Begini Jawaban Moeldoko

Ia pun menegaskan pertemuannya dengan AmCham termasuk dengan co-founder Asia Sentinel, media yang berbasis di Hongkong, tidak ada kaitannya dengan pergerakan politik maupun intervensi terhadap pemberitaan Asia Sentinel.

Oleh karena itu, Moeldoko mengimbau agar tidak ada prasangka buruk, yang turut pula dikaitkan dengan pergerakan politik.

“Jadi enggak ada kaitannya, enggak ada move politik apapun‎, itu hanya kepentingan KSP untuk bisa memberikan kejelasan kepada investor, para pengusaha luar yang sudah menanamkan uangnya di dalam negeri. Dan kita ingin menarik investasi lain yang ingin tahu situasi negara,” katanya.

Baca juga: SBY Diserang Artikel Fitnah, Demokrat Unggah Foto Kedekatan Pendiri Asia Sentinel dengan Istana

Moeldoko mengatakan dirinya dan Lin Neumann saling tidak mengenal sebelumnya. Ia juga mengatakan pemberitaan Asian Sentinel tidak ada hubungannya dengan istana.

“Saya ketemunya juga di situ, saya hanya sebagai undangan‎ penyampai materi. Itu, jadi konteknya itu, jangan nanti diubah-ubah konteknya, wah istana ada di belakang, Istana mana lagi itu, enggak ada kaitanya dengan istana, enggak ada kaitannya dengan KSP, saya hanya diundang. Enggak ada yang lain,” katanya.

Moeldoko mengaku sama sekali tidak tahu jika Lin Neumann yang menjabat sebagai Ketua delegasi American Chamber juga merupakan Co-founder Asia Sentinel.

Ia menegaskan pada kesempatan pertemuan itu tidak ada komunikasi secara khusus dengan Neumann terlebih pertemuan itu berlangsung sangat singkat sekitar 45 menit.

Moeldoko sekaligus membantah dalam pertemuan itu ada pembahasan mengenai hal lain termasuk kasus Bank Century.

“Waktu itu saya juga masih Panglima TNI yah, jadi saya kurang paham Century itu, jadi enggak adalah upaya-upaya untuk yang di balik itu semuanya,” katanya.

Baca juga: Setelah Heboh dan Sempat Hilang, Kini Artikel Asia Sentinel Berganti Judul

Moeldoko menyatakan tuduhan Istana terlibat dalam pemberitaan di Asia Sentinel terkait SBY merupakan tuduhan yang tidak masuk akal.

“Itu kan tuduhan yang enggak masuk akal, masa saya tentara, mantan Panglina TNI melakukan sesuatu yang bodoh begitu, kan enggak mungkin. Kalau saya melakukan sesuatu enggak perlu foto-foto dong, ngapain. Saya berdua saja sama Bapak itu ngomong sesuatu,” katanya.

Oleh karena itu ia mengimbau kepada semua kalangan untuk bisa menganalisis situasi dengan baik.

“Imbauannya adalah jangan baperlah, jangan bawa perasaan, nanti bisa salah menganalisis situasi, biasa aja kali,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, Asia Sentinel sebuah media yang menyebut diri mereka sebagai portal investigasi yang berpusat di Hongkong, menurunkan artikel berjudul “Indonesia’s SBY Governmant: Vast Criminal Conspiracy” pada Selasa (11/9) lalu. Artikel itu menulis keterlibatan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Bank Century.

Akibat artikel yang dinilai berisi fitnah dan kebohongan tersebut, Partai Demokrat mempertimbangkan untuk melakukan tindakan hukum. Saat ini, media yang didirikan John Berthelsen tersebut telah resmi dilaporkan Demokrat ke Dewan Pers Indonesia. (Hrn)