Ditegur Presiden Jokowi Karena Tolak Impor Beras, Begini Cerita Buwas

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Budi Waseso menegaskan sikapnya untuk memaksimalkan penyerapan gabah dan beras dalam negeri.

Pria yang akrab disapa Buwas ini bertekad, sepanjang sisa 2019 ini tak ada lagi impor beras, bahkan pihaknya berupaya untuk meningkatkan ekspor beras.

Hal itu disampaikan Buwas dalam perayaan ulang tahun ke-52 Perum Bulog, di Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu (27/4) malam.

Tekad tidak impor beras tersebut, kisah Buwas, telah ia canangkan sejak awal diangkat sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

“Awal saya jadi Dirut, Bulog pernah dipaksa untuk impor. Harus impor. Makanya saya sedikit marah,” kisah Buwas.

Sikapnya menolak impor beras masa itu, kata Buwas, menjadi viral dan jadi pemberitaan yang hangat di media nasional dan ramai diperbincangkan di media sosial. Akibat sikapnya menolak impor beras tersebut, ia sempat ditegur Presiden Jokowi.

“Niat saya baik.¬†Wajar saya akhirnya ditegur Presiden. Kalau saya (yang) negur Presiden itu kurang ajar,” tutur Buwas.

Walau telah mendapatkan teguran, mantan Kabareskrim Polri dengan pangkat bintang tiga ini tetap menolak untuk melakukan impor. Ia beralasan karena stok beras di dalam negeri masih sangat mencukupi.

“Saya masih berusaha keras agar harga diri negara ini melalui pangan tetap menjadi perhatian,” tegasnya.

Untuk tahun 2019 ini, pria yang pernah menjabat Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) ini, menjanjikan stok dan persediaan beras di dalam negeri akan mencukupi hingga akhir tahun. Perum Bulog memiliki target untuk menyerap 1,8 juta ton gabah dan beras dari petani pada tahun ini.

“Kita akan memaksimalkan penyerapan gabah dan beras di dalam negeri. Saya yakin 2019 sampai akhir 2019 kita tidak perlu lagi impor beras,” ujarnya.

Buwas mengatakan, dirinya dan jajaran Bulog sedang membuktikan bahwa Indonesia akan surplus beras, dan bisa menjadikan beras sebagai komoditas ekspor unggulan.

“Kita punya kedaulatan pangan. Soal pangan, kita tidak boleh impor, tapi ekspor. Itu harga mati,” tukasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.