Ditegur Presiden Jokowi Karena Tolak Impor Beras, Begini Cerita Buwas

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Budi Waseso menegaskan sikapnya untuk memaksimalkan penyerapan gabah dan beras dalam negeri.

Pria yang akrab disapa Buwas ini bertekad, sepanjang sisa 2019 ini tak ada lagi impor beras, bahkan pihaknya berupaya untuk meningkatkan ekspor beras.

Hal itu disampaikan Buwas dalam perayaan ulang tahun ke-52 Perum Bulog, di Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu (27/4) malam.

Tekad tidak impor beras tersebut, kisah Buwas, telah ia canangkan sejak awal diangkat sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

“Awal saya jadi Dirut, Bulog pernah dipaksa untuk impor. Harus impor. Makanya saya sedikit marah,” kisah Buwas.

Sikapnya menolak impor beras masa itu, kata Buwas, menjadi viral dan jadi pemberitaan yang hangat di media nasional dan ramai diperbincangkan di media sosial. Akibat sikapnya menolak impor beras tersebut, ia sempat ditegur Presiden Jokowi.

“Niat saya baik. Wajar saya akhirnya ditegur Presiden. Kalau saya (yang) negur Presiden itu kurang ajar,” tutur Buwas.

Walau telah mendapatkan teguran, mantan Kabareskrim Polri dengan pangkat bintang tiga ini tetap menolak untuk melakukan impor. Ia beralasan karena stok beras di dalam negeri masih sangat mencukupi.

“Saya masih berusaha keras agar harga diri negara ini melalui pangan tetap menjadi perhatian,” tegasnya.

Untuk tahun 2019 ini, pria yang pernah menjabat Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) ini, menjanjikan stok dan persediaan beras di dalam negeri akan mencukupi hingga akhir tahun. Perum Bulog memiliki target untuk menyerap 1,8 juta ton gabah dan beras dari petani pada tahun ini.

“Kita akan memaksimalkan penyerapan gabah dan beras di dalam negeri. Saya yakin 2019 sampai akhir 2019 kita tidak perlu lagi impor beras,” ujarnya.

Buwas mengatakan, dirinya dan jajaran Bulog sedang membuktikan bahwa Indonesia akan surplus beras, dan bisa menjadikan beras sebagai komoditas ekspor unggulan.

“Kita punya kedaulatan pangan. Soal pangan, kita tidak boleh impor, tapi ekspor. Itu harga mati,” tukasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tragedi Lion JT-610: Urgensi Audit Maskapai Airline untuk Keselamatan Penerbangan

"Secara juridis bila terjadi suatu kecelakaan (accident) pesawat udara dalam kegiatan penerbangan maka Pemerintah juga dapat ditarik menjadi pihak yang harus bertanggungjawab sebagai suatu perbuatan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum" -Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan