Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku memiliki strategi khusus, apabila Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menolak pemberian bantuan khusus tersebut. Rencananya, ia akan mengundang Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Surabaya, untuk membahas strategi lain agar siswa SMA dan SMK tetap bisa terus bersekolah tanpa terganggu dengan beban biaya pendidikan.
“Pokoknya harapan kami satu, anak-anak khususnya di Surabaya tetap bisa lanjut sekolah, tanpa putus tengah jalan,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan Pemkot dan DPRD Kota Surabaya sepakat menghapus anggaran pendidikan senilai Rp180 Miliar untuk SMA/SMK dalam nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2017.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini beralasan bahwa sudah ada aturan yang jelas terkait pengelolaan SMA/SMK diambil alih oleh pemprov, sehingga pemerintah pusat tidak berani memberikan mandat ke pemerintah kota untuk memberikan bantuan langsung ke siswa.
“Saya tidak mau bunuh diri dengan memaksakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK,” katanya. (Nia/Hrn)
