Bantuan tersebut, lanjut Reni, merupakan inisiatif dari Kota guna meringankan beban provinsi. Ia menyadari, alih kelola SMA dan SMK belum sepenuhnya merangkul jaminan kesejahteraan anak didik.
“Karena anggaran ada, maka kita coba bantu. Supaya beban provinsi agak ringan, dan siswa di Surabaya dapat bersekolah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Senin (21/8), diberitakan Pemkot dan DPRD Kota Surabaya sepakat menghapus anggaran pendidikan senilai Rp 180 Miliar untuk SMA/SMK dalam nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2017.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini beralasan bahwa sudah ada aturan yang jelas terkait pengelolaan SMA/SMK diambil alih oleh pemprov, sehingga pemerintah pusat tidak berani memberikan mandat ke pemerintah kota untuk memberikan bantuan langsung ke siswa.
“Saya tidak mau bunuh diri dengan memaksakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK,” kata Risma dalam Rapat Paripurna tentang KUA PPAS perubahan, di gedung DPRD Surabaya, Senin (22/8).
(Nia/Hrn)
Sudah menjadi kewenangan provinsi, jangan overlapping. Dana bisa diwujudkan dalam kegiatan lain.
Teruskan perjuangannya bu, jangan lemah, tetap semangat.
Perjuangan membela rakyat, membela kebenaran, dan menentang kesewenang-wenangan, memang sangat berat. Tapi percayalah, do’a kami untuk mu.