Viral di Sosmed Dukung Gerakan Nobar G30S/PKI, Inilah Filmnya

SURABAYA – Gerakan nonton bareng (Nobar) film Gerakan 30 September (G30S) Partai Komunis Indonesia (PKI) atau biasa disingkat G30S/PKI ramai diperbincangkan di sosial media. Hal ini terkait dengan peristiwa G30S/PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, tepat 52 tahun yang lalu.

Warganet ramai mendukung gerakan nobar ini dengan tujuan mengingatkan generasi muda Indonesia tentang bahaya laten PKI dan kekejian yang pernah mereka lakukan di Indonesia saat memiliki kekuasaan.

Di era Orde Baru, film ini setiap bulan September selalu diputar di stasiun Televisi Pemerintah, TVRI, sebagai pengingat bahaya laten PKI, yang dapat bangkit dalam berbagai macam bentuknya. Namun sejak order reformasi, film ini tidak lagi diputar.

BACA JUGA:  Pembukaan Muktamar Jatman, Ribuan Santri Sambut Kedatangan Jokowi

Sementara itu Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI) Jatim mendukung adanya gerakan menonton bareng (nobar) film G30S/PKI tersebut. Pasalnya, agar generasi saat ini mengerti kekejaman PKI dalam merongrong NKRI.


“Saat ini diperlukan agar generasi muda akan mengenal pahlawan Revolusi,” jelas Ketua Pengurus Daerah FKPPI Jatim, Gatot Sudjitonya saat ditemui SERUJI disela-sela HUT FKPPI ke 39 di Surabaya, Selasa (12/9).

SERUJI sebagai media yang ingin turut memberikan kontribusi bagi pemberdayaan ummat dan kesadaran akan bahaya laten PKI yang bisa saja muncul kembali dengan berbagai macam wujudnya yang lain, mendukung gerakan nobar ini.

Berikut film G30S/PKI tersebut, selamat menyaksikan;

(Efka)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Diabetes Mellitus: Apa Kaki Ibu Harus Diamputasi Dokter?

Diabetes Mellitus adalah penyebab utama kedua tindakan amputasi setelah kecelakaan.

5 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi