Disebut mainstream karena menjadi rujukan opini mayoritas publik. Tentu media yang sudah mainstream tidak mau kehilangan kedudukannya, karena berarti akan kehilangan popularitas yang diperlukan untuk menggaet pundi-pundi uang dari iklan. Maka, jurus kontra opini dilancarkan agar media-media Islam yang ingin beranjak menjadi media mainstream terhalangi dengan sukses.
Sekedar strategi saja tidak cukup, karena bergerak di dunia media memerlukan dana yang tidak sedikit. Ketimpangan kekuatan modal akan sangat terasa jika sudah melibatkan teknologi. Dan, penguasa ekonomi, termasuk para raja media, sebut saja kapitalis negeri ini, rata-rata memang bukan orang Islam.
Jadi, tidak ada cara rakyat bisa menang, kecuali bersatu. Padahal, rakyat bersatu seakan-akan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi saat ini. Namun, tidaklah hal itu menghalangi segolongan orang yang memiliki rasa tanggungjawab terhadap hidup di dunia untuk tetap berjuang tanpa kenal lelah. Ini harapan terakhir, benteng umat yang terus tetap menjaga kesadaran rakyat akan hak-haknya.
Jika bersaing secara frontal tidak memungkinkan, gunakan hal yang tidak bisa dilakukan media mainstream : kepemilikan murni oleh rakyat, sebut saja media milik rakyat. Karena milik sendiri, tentu akan memilih mengkonsumsinya sendiri, membantu mengembangkannya, dan mengikatkan diri kepadanya. Karena milik sendiri pula, tidak bisa dengan mudah diiming-imingi atau dipengaruhi pihak luar, sehingga menjadi suara kebenaran yang menegakkan kedudukan pers sebenar-benarnya di tempat yang seharusnya.
Media milik rakyat, benar-benar milik rakyat, salah satu harapan menjadi benteng umat. Syukurlah, saat ini sudah ada yang mencoba mempelopori dengan terbentuknya gerakan sadar media bahkan melahirkan koperasi pers pertama di Indonesia bernama Koperasi Swamedia Mitra Bangsa. Koperasi dipilih untuk memberi tekanan bahwa rakyat bisa bergotongroyong memiliki medianya sendiri, milik bersama yang tidak mudah dikooptasi para penguasa ekonomi negeri ini.
