JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mobile internet merupakan kebutuhan dan telah membentuk mindset dan gaya hidup masyarakat. Sayangnya, regulasi yang ditetapkan pemerintah berjalan lambat. Sehingga, tidak hanya penetrasi internet yang juga lambat, ditemukan pula banyak aktivitas ilegal seperti pemasangan tower di berbagai daerah.

‎”Misalnya di Yogyakarta, yang kami lihat banyak tower liar. Ini berarti regulasinya tidak sejalan dengan kecepatan atau kebutuhan masyarakat. Walaupun banyak yang sudah ditutup, tapi dari sisi regulasi tidak seimbang,” kata Direktur Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB), Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gajah Mada (UGM), Bambang Riyanto, di Jakarta, Kamis (9/11).

Padahal, lanjut Bambang, hasil riset yang dilakukan P2EB UGM bekerjasama dengan Indosat Ooredoo periode Agustus-Oktober 2017 menunjukan, mobile internet berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan, setiap terjadi peningkatan jumlah pelanggan telepon seluler di Indonesia sebesar 10 persen diikuti dengan peningkatan Gross Domestic Product (GDP) hingga 0,4 persen.

Sayangnya, dengan infrastruktur dan suprastrktur berupa kebijakan pemerintah yang belum siap, dampak mobile internet terhadap peningkatan GDP di Indonesia masih kalah 0,03 persen dibandingkan dengan Malaysia. Indonesia hanya tidak jauh berbeda dari Thailand dan India.

Padahal, lanjut Bambang, berdasarkan riset ini pula yang melibatkan kurang lebih 100 orang denga‎n metode wawancara tatap muka kepada responden, diketahui bahwa mobile internet ternyata dapat memperluas kesempatan seseorang untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Banyak anggota masyarakat yang melakukan moonlighting atau menyambi pekerjaan.

“Misalnya dengan jual beli barang online dengan menggunakan mobil internet,” kata dia.

Dengan mobile internet, lanjut Bambang, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis menjadi lebih pendek. Meskipun, kata dia, di sisi lain, perlu adanya intervensi pemerintah untuk mengurangi dampak negatif mobile internet. Sebab, kurangnya kemampuan berkomunikasi dapat meningkatkan konflik, seperti cyberbullyng, hate speech, hoax, fraud, dan addiction.

“Secara teknis kita siap, tetapi secara budaya kita perlu intervensi pemerintah,” kata dia.

Sementara itu, laporan Global Innovation Index yang terbit tahun 2017, peringkat inovasi Indonesia masih berada di posisi 87 dari total 127 negara atau hanya naik 1 peringkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara di ASEAN, Indonesia berada jauh dibawah Malaysia (37), dan Vietnam (47).

Menurut pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, tingkat inovasi yang rendah tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor. Antara lain, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, level pendidikan yang masih rendah, serta anggaran riset yang relatif kecil.