Kasus First Travel, Kemenag Ogah Dibilang Cuci Tangan

0
21
Dirjen PHU Kemenag Nizar Ali
Dirjen PHU Kemenag, Nizar Ali tengah menjelaskan kronologi kasus First Travel di depan Anggota Komisi VIII DPR, di Jakarta, Kamis, 12/10/2017. (Foto: Achmad/SERUJI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kementrian Agama (Kemenag) menepis tudingan korban agen perjalan umroh First Travel yang menyatakan tidak bertanggung jawab atau lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemen‎ag mengaku sudah melakukan pengawasan, bimbingan dan memediasi para korban dengan pihak perusahaan.

“Buktinya izinya kami cabut, dan ada juga mediasi. Itu membuktikan negara hadir,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Umroh dan Haji (PHU), Nizar Ali, di Komisi VIII DPR, Jakarta, Kamis (12/10).

Di depan anggota Komisi VIII DPR, Nizar menjelaskan peran institusinya selama ini dalam penyelanggaran haji dan umroh. Selain itu, ia juga menjelaskan kronologis kasus First Travel mulai beroperasi secara legal pada 21 November 2013 hingga dicabut izinya pada 1 Agustus 2017 lalu.

“Sebagai tindakan administratif, kami berikan sanksi pencabutan izin karena melanggar‎ pasal 62 PP 79 tahun 2012. Dia telah menelantarkan jamaah umroh,” kata Nizar.

Menurut Nizar, pemberangkatan umroh mulai tertunda sejak tanggal 28 Maret 2017.‎ Sejak saat itu, Kemenag mulai melakukan tindakan yang bersifat administratif maupun masuk ke ranah hukum.

“Kalau ranah hukum, kita bekerjasama dengan Bareskrim dan OJK. Kemudian membentuk crisis Center dan tergabung dalam tim satgas pengawasan investasi. Data korban saat ini 5.479 jamaah,” kata Nizar.

‎Seperti kata pepatah, manusia harus pandai mengambil hikmahnya. Oleh karena itu, Kemenag pun mengusulkan adanya perubahan aturan penyelenggara umroh.

Pertama menyangkut tarif, menurut Nizar perlu ada tarif referensi untuk menghindari persaingan tidak sehat di tengah ramainya promo biaya umroh murah. Di samping itu, perlu ada pembatasan waktu antara pendaftaran hingga pemberangkatan. Sehingga masyarakat bisa memastikan waktu pemberangkatanya.

“Aturan-aturan selama ini belum ada,” kata Nizar.

Hal menarik lainya, dalam perubahan aturan nanti juga diusulkan integrasi data dengan instansi lain. Kemudian, Kemenag akan melakukan mudzakaroh.

“Mudzakaroh ini terkait penggunaan dana umroh untuk investasi bodong, pon‎zi, termasuk multi level marketing. Ini nanti akan dikaji dalam fiqih kontemporer,” tukasnya. (Achmad/SU02)

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Bupati Malinau Hadiri Rapat Paripurna DPRD Penetapan APBD 2018

MALINAU, SERUJI.CO.ID - Bupati Malinau hadiri rapat paripurna ke IX masa sidang III DPRD kabupaten Malinau tahun 2017 yang diadakan di ruang sidang kantor...
Setya Novanto dan KPK

Pengacara Belum Pastikan Setya Novanto Hadir di Persidangan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kuasa Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, menyatakan belum mengetahui apakah kliennya dapat dihadirkan sebagai terdakwa pada sidang perdana perkara tindak pidana korupsi...
Polrestabes Surabaya

Polrestabes Surabaya Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya meraih predikat "Wilayah Bebas Korupsi" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kami mengucapkan terima kasih kepada...

KANAL WARGA TERBARU

Untitled

Utopia Share Syndrome

Hadirnya media sosial di tengah kerasnya kehidupan telah melahirkan "penyakit" baru yang bolehlah saya sebut dengan istilah "Share Syndrome". Sederhananya, Share Syndrome adalah semacam...

Max Havelaar dan AMDK Ummat

Dowwes Dekker adalah salah satu pencabut tonggak kejam kolonialisme di bumi Nusantara. Ia menjadi amtenaar saat Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memaksa penduduk...
Diky Supratman

Tiga Tahun Bocah Ini Berjuang Dengan Penyakitnya

Kotawaringin Barat - Diky Supratman (16) anak dari pasangan Mustofa dan Marni jl. Ahamd Yani gg. Baning RT 29 Kelurahan Baru Arut Selatan Kotawaringin...