Kasus First Travel, Kemenag Ogah Dibilang Cuci Tangan

0
48
Dirjen PHU Kemenag Nizar Ali
Dirjen PHU Kemenag, Nizar Ali tengah menjelaskan kronologi kasus First Travel di depan Anggota Komisi VIII DPR, di Jakarta, Kamis, 12/10/2017. (Foto: Achmad/SERUJI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kementrian Agama (Kemenag) menepis tudingan korban agen perjalan umroh First Travel yang menyatakan tidak bertanggung jawab atau lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemen‎ag mengaku sudah melakukan pengawasan, bimbingan dan memediasi para korban dengan pihak perusahaan.

“Buktinya izinya kami cabut, dan ada juga mediasi. Itu membuktikan negara hadir,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Umroh dan Haji (PHU), Nizar Ali, di Komisi VIII DPR, Jakarta, Kamis (12/10).

Di depan anggota Komisi VIII DPR, Nizar menjelaskan peran institusinya selama ini dalam penyelanggaran haji dan umroh. Selain itu, ia juga menjelaskan kronologis kasus First Travel mulai beroperasi secara legal pada 21 November 2013 hingga dicabut izinya pada 1 Agustus 2017 lalu.

“Sebagai tindakan administratif, kami berikan sanksi pencabutan izin karena melanggar‎ pasal 62 PP 79 tahun 2012. Dia telah menelantarkan jamaah umroh,” kata Nizar.

Menurut Nizar, pemberangkatan umroh mulai tertunda sejak tanggal 28 Maret 2017.‎ Sejak saat itu, Kemenag mulai melakukan tindakan yang bersifat administratif maupun masuk ke ranah hukum.

“Kalau ranah hukum, kita bekerjasama dengan Bareskrim dan OJK. Kemudian membentuk crisis Center dan tergabung dalam tim satgas pengawasan investasi. Data korban saat ini 5.479 jamaah,” kata Nizar.

‎Seperti kata pepatah, manusia harus pandai mengambil hikmahnya. Oleh karena itu, Kemenag pun mengusulkan adanya perubahan aturan penyelenggara umroh.

Pertama menyangkut tarif, menurut Nizar perlu ada tarif referensi untuk menghindari persaingan tidak sehat di tengah ramainya promo biaya umroh murah. Di samping itu, perlu ada pembatasan waktu antara pendaftaran hingga pemberangkatan. Sehingga masyarakat bisa memastikan waktu pemberangkatanya.

“Aturan-aturan selama ini belum ada,” kata Nizar.

Hal menarik lainya, dalam perubahan aturan nanti juga diusulkan integrasi data dengan instansi lain. Kemudian, Kemenag akan melakukan mudzakaroh.

“Mudzakaroh ini terkait penggunaan dana umroh untuk investasi bodong, pon‎zi, termasuk multi level marketing. Ini nanti akan dikaji dalam fiqih kontemporer,” tukasnya. (Achmad/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
tewas

Diduga Hirup Asap Pembakaran Ban Bekas, 7 Penambang Emas Tewas

LOMBOK, SERUJI.CO.ID - Sedikitnya tujuh penambang emas tewas diduga akibat menghirup asap pembakaran ban bekas yang masuk ke dalam lubang tambang di Desa Buwun Mas,...
Angin puting beliung

Enam Daerah di Aceh Diterjang Puting Beliung

ACEH, SERUJI.CO.ID - Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyatakan, hujan lebat disertai angin kencang dan puting beliung melanda enam daerah yang mengakibatkan masyarakat setempat mengalami...
Kecelakaan

Diduga Sopir Mengantuk, Sebuah Mobil Melompat ke Rawa

LHOKSUKON, SERUJI.CO.ID - Sebuah mobil jenis double cabin merek Nissan Navara melompat ke rawa, di pinggir Jalan Trans Sumatera Medan-Banda Aceh, tepatnya di Gampong Alue...

Laga Rusia Kontra Mesir Dinantikan Penggemar di Moskow

MOSKOW, SERUJI.CO.ID - Sejumlah penggemar sepak bola dari beberapa negara yang berada di Moskow menantikan laga antara tuan rumah Rusia melawan Mesir yang akan diselenggarakan...
becak-becak

Yogyakarta Kaji Tiga Desain Becak Alternatif

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID -  Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan kajian desain becak alternatif dengan menyiapkan tiga tipe becak yang terdiri dari dua becak ramah lingkungan dan satu...