Kasus First Travel, Kemenag Ogah Dibilang Cuci Tangan

0
58
Dirjen PHU Kemenag Nizar Ali
Dirjen PHU Kemenag, Nizar Ali tengah menjelaskan kronologi kasus First Travel di depan Anggota Komisi VIII DPR, di Jakarta, Kamis, 12/10/2017. (Foto: Achmad/SERUJI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kementrian Agama (Kemenag) menepis tudingan korban agen perjalan umroh First Travel yang menyatakan tidak bertanggung jawab atau lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemen‎ag mengaku sudah melakukan pengawasan, bimbingan dan memediasi para korban dengan pihak perusahaan.

“Buktinya izinya kami cabut, dan ada juga mediasi. Itu membuktikan negara hadir,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Umroh dan Haji (PHU), Nizar Ali, di Komisi VIII DPR, Jakarta, Kamis (12/10).

Di depan anggota Komisi VIII DPR, Nizar menjelaskan peran institusinya selama ini dalam penyelanggaran haji dan umroh. Selain itu, ia juga menjelaskan kronologis kasus First Travel mulai beroperasi secara legal pada 21 November 2013 hingga dicabut izinya pada 1 Agustus 2017 lalu.

Loading...

“Sebagai tindakan administratif, kami berikan sanksi pencabutan izin karena melanggar‎ pasal 62 PP 79 tahun 2012. Dia telah menelantarkan jamaah umroh,” kata Nizar.

Menurut Nizar, pemberangkatan umroh mulai tertunda sejak tanggal 28 Maret 2017.‎ Sejak saat itu, Kemenag mulai melakukan tindakan yang bersifat administratif maupun masuk ke ranah hukum.

“Kalau ranah hukum, kita bekerjasama dengan Bareskrim dan OJK. Kemudian membentuk crisis Center dan tergabung dalam tim satgas pengawasan investasi. Data korban saat ini 5.479 jamaah,” kata Nizar.

‎Seperti kata pepatah, manusia harus pandai mengambil hikmahnya. Oleh karena itu, Kemenag pun mengusulkan adanya perubahan aturan penyelenggara umroh.

Pertama menyangkut tarif, menurut Nizar perlu ada tarif referensi untuk menghindari persaingan tidak sehat di tengah ramainya promo biaya umroh murah. Di samping itu, perlu ada pembatasan waktu antara pendaftaran hingga pemberangkatan. Sehingga masyarakat bisa memastikan waktu pemberangkatanya.

“Aturan-aturan selama ini belum ada,” kata Nizar.

Hal menarik lainya, dalam perubahan aturan nanti juga diusulkan integrasi data dengan instansi lain. Kemudian, Kemenag akan melakukan mudzakaroh.

“Mudzakaroh ini terkait penggunaan dana umroh untuk investasi bodong, pon‎zi, termasuk multi level marketing. Ini nanti akan dikaji dalam fiqih kontemporer,” tukasnya. (Achmad/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU