Rumah Dua Calon Wali Kota Malang Digeledah KPK


MALANG, SERUJI.CO.ID –┬áRumah dua calon Wali Kota (Cawali) Malang, yakni Moch Anton di Tlogomas dan Ya’qud Ananda Qudban di Jalan Ijen digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pembahasan P-APBD Kota Malang 2015, Selasa (20/3) sore.

Ada tiga mobil tim penyidik KPK masuk di garasi rumah pribadi Anton. Mereka melakukan penggeledahan sekitar 2,5 jam dan baru sekitar pukul 15.00 WIB tim penyidik meninggalkan rumah pribadi Wali Kota Malang nonaktif tersebut.

Selama pemeriksaan berlangsung secara tertutup. Pihak yang tak berkepentingan dilarang masuk. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang ada di dalam rumah saat tim penyidik masuk dilarang keluar. Rumah tersebut dijaga ketat aparat kepolisian.

Ketua RW 01 Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Aziz Maulana mengaku dirinya dipanggil penyidik untuk menyaksikan proses penggeledahan di dalam rumah Moch Anton yang juga Cawali petahana tersebut. “Katanya disuruh menyaksikan, ternyata tamunya dari KPK,” ujarnya.

Aziz mengaku dirinya diminta menyaksikan proses penggeledahan di rumah Moch Anton sudah dua kali. Yang pertama pada Agustus 2017.

Sementara itu, Moch Anton tiba dirumahnya sesaat setelah penyidik KPK keluar. Tidak ada komentar yang dilontarkan Cawali nomor urut 1 itu. Ia langsung masuk ke rumahnya.

Usai menggeledah rumah pribadi Wali Kota Malang nonaktif tersebut, penyidik KPK langsung menuju rumah Cawali Kota Malang lainnya, yakni Ya’qud Ananda Qudban di Jalan Ijen 73.

Juru bicara pemenangan Ya’qud Ananda Qudban, Dito Arief mengaku belum mendapat informasi terkait pemeriksaan KPK itu. “Belum ada rilis resmi dari KPK. Soal pemeriksaan itu, saya belum dapat informasi,” kata Dito.

KPK sudah mendakwa dua orang dalam kasus ini, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Jarot Edy Sulistyono.

Arief didakwa menerima suap sebesar Rp700 juta dari Jarot yang waktu itu menjabat kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang. Suap itu terkait dengan pembahasan P-APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan informasi, ada 19 tersangka baru dalam kasus itu. Terdiri dari anggota dan pimpinan DPRD Kota Malang serta Moch Anton selaku Wali Kota Malang nonaktif. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.
close