KPK Tidak Permasalahkan Jika Novanto Ajukan Praperadilan

0
44
kpk, komisi pemberantasan korupsi
Juru bicara KPK Febri Diansyah.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempermasalahkan jika Setya Novanto yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el) mengajukan praperadilan.

“Tentu hak setiap orang mengajukan praperadilan, silahkan saja. Kami akan hadapi sesuai hukum acara yang berlaku sama seperti pihak lain yang kalau ada gugatan tentu kami jawab,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7).

Febri menyatakan KPK percaya dengan independensi kekuasaan kehakiman jika memang nanti Setya Novanto resmi mengajukan praperadilan.

“Publik saat ini tentu saja melihat, melihat KPK melihat institusi pengadilan mengawal penanganan perkara ini. Jadi, kami berangkat dari kepercayaan bahwa Mahkamah Agung dan jajarannya akan bertindak seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ucap Febri.

KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el) tahun 2011-2012 pada Kemendagri.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka. KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin (17/7).

Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Menurut Agus, Setnov yang saat penganggaran dan pelaksanaan KTP-el itu berlangsung menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, berperan melalui seorang pengusaha bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Saudara SN melalui AA (Andi Agustinus) diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan proses pengadaan barang dan jasa KTP-E. SN melalui AA diduga telah mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa KTP-E,” tambah Agus.

Agus menegaskan bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dua terdakwa sebelumnya yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto, Setnov berperan sejak perencanaan.

“Diduga perbuatan tersangka sudah dilakukan sejak perencanaan yang dilakukan dalam dua tahap yaitu penganggaran dan proses pengadaan barang dan jasa,” tambah Agus. (Hrn)

Komentar

BACA JUGA
Hi-Tech jadi Pusat Kesenian

Hi-Tech Mall Akan Dijadikan Pusat Kesenian, Pemkot Tetap Beri Kesempatan Pedagang IT

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Kota Surabaya optimis bisa menjadikan gedung Hi-Tech Mall, di jalan Kusuma Bangsa, sebagai pusat kesenian, tanpa menghilangkan ratusan pedagang IT...
Balok grider ambruk

Maraknya Kecelakaan Konstruksi, Fahira: Membangun Jangan Asal Cepat Diresmikan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menyoroti maraknya kecelakaan konstruksi belakangan ini, apalagi selain menimbulkan korban jiwa dan merugikan publik juga...
ustadz abdul somad

Ustadz Abdul Somad Resmikan Gerai 212 di Dumai

DUMAI, SERUJI.CO.ID - Ustadz Abdul Somad meresmikan gerai 212 Mart di Jalan Merdeka Kota Dumai, yang merupakan unit usaha pertama dengan keanggotaan koperasi 380 orang...

Habib Rizieq Batal Pulang, Ustadz Bachtiar Nasir: Khawatir Keamanan Indonesia Kacau

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab mengurungkan kepulangannya ke Indonesia diketahui khawatir dengan kondisi keamanan Indonesia yang kacau....
Agus Hermanto

DPR: MD3 Sah Meskipun Presiden Tidak teken

JAKARTA, SERUJI.CO.ID -  Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) tetap...
loading...
images (3)

Fahri Vs KPK, Senjata OTT dan JC Ampuh?

Berkali-kali KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), seringkali secara dramatis dan dibesar-besarkan media, layaknya pahlawan. Sayangnya, kebanyakan kelas kabupaten, bukan membongkar sindikat nasional dan...
1_2G1_0QFZyN75nPAxOeD_Lw

Judi dan Kompetisi

Miripkah? Agak. Adilkah? Tidak. Tapi kalau dilihat, kompetisi olahraga itu tidak lebih adil daripada judi. Contoh : tak mungkin tim basket Indonesia menang melawan...
images (1)

Garis 6: Tujuan Hidup

Apa tujuan hidup? Jadi pejabat? Jadi orang terkenal? Jadi orang kaya? Itu bukan tujuan hidup, karena pejabat bisa mati, orang terkenal pun tak selamanya...