HTI Daftarkan Gugatan ke PTUN

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat. Gugatan ini berkaitan dengan pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan (BHP) HTI pada 19 Juli 2017 lalu oleh Kementrian Hukum dan HAM.

“Pada intinya memohon kepada pengadilan untuk membatalkan putusan pencabutan tersebut atas beberapa pertimbangan,” ujar juru bicara HTI, M. Ismail Yusanto, di Jakarta, Jumat (13/10).

Ismail mengatakan, gugatan HTI diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra.

Ada beberapa substansi pokok dalam gugatan tersebut. Pertama, keputusan membubarkan HTI tidak memenuhi asas-asas tata laksana pemerintahan yang baik diantaranya kecermatan karena melanggar UU dan peraturan yang lain, yaitu tentang hak untuk menyampaikan pendapat dan hak untuk didengar dan diperlakukan sama di muka hukum.

Selain itu, pemerintah melanggar asas keterbukaan, sebab HTI tidak diberitahukan apa kesalahan dan dasar keputusan itu.

“Kami menilai ‎ada kesewenang-wenangan dari pemerintah karena pemberian sanksi tanpa dasar hukum yang jelas,” kata Ismail.

Kedua, putusan itu bertentangan dengan prinsip negara hukum. Di mana siapa saja yang dituduh mestilah mendapat kesempatan untuk membela diri. Sementara dalam putusan itu, pemerintah tidak pernah memberi kesempatan kepada HTI untuk mengklarifikasi tuduhan pemerintah.

“Pemerintahlah yang menuduh dan langsung mengambil kesimpulan dan memberi sanksi kepada HTI,” kata dia.

Hingga hari ini, lanjut Ismail, HTI tidak mengetahui apa yang dipersalahkan karena memang juga tidak ada pengadilan. Padahal selama ini HTI dalam melakukan kegiatan selalu sesuai dengan koridor hukum dan prosedur.

“Tidak pernah ada surat teguran atau peringatan yang diterima HTI dari pemerintah atau aparat keamanan baik di Pusat maupun Daerah atas kegiatan tersebut. Artinya HTI tidak pernah dinilai melanggar hukum,” kata dia.

Diharapkan dalam waktu sekitar 2 pekan ada panggilan untuk proses lebih lanjut atas gugatan tersebut. HTI optimis bakal memenangkan gugatan karena putusan pemerintah tersebut sangat sewenang-wenang.‎ Di samping memohon pembatalan putusan pencabutan, kuasa hukum juga memohon penundaan putusan pencabutan status BHP hingga didapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. 

“Bila permohonan ini dipenuhi, maka status hukum HTI pulih kembali hingga didapat putusan lain,” tukasnya.

HTI gugat ke PTUN
Salinan dokumen pendaftaran gugatan HTI ke PTUN Jakarta Pusat, ‎Jumat, 13/10/2017 (Foto: Achmad/SERUJI).

(Achmad/SU02)

ARTIKEL TERBARU

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.