Gaji PNS Naik Jelang Pilpres, Kubu Prabowo Kaji Potensi Pelanggaran Pemilu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 5 persen. Anggaran untuk kenaikan gaji tersebut sudah disahkan dalam Undang-Undang APBN 2019 lewat sidang paripurna di DPR RI.

Menanggapi itu, Sekretaris Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman, mengatakan kenaikan gaji PNS adalah hal wajar, tapi perlu diwaspadai soal kenaikan gaji menjelang pilpres, sehingga pihaknya akan melakukan kajian hukum.

“Di satu sisi kenaikan gaji memang hal wajar dan hak PNS, tapi yang patut diwaspadai adalah jangan ada pihak yang mengaitkan kenaikan gaji tersebut untuk kepentingan politik petahana,” ujar Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (11/12).

Ia lalu berbicara tentang UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 547.

“Di pasal itu mengatur pidana bagi setiap pejabat negara yang sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye,” terangnya.

Atas dasar itu, Habiburokhman mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum terkait kenaikan gaji PNS.

“Kami ingatkan jika dalam UU Pemilu ada larangan tegas bagi pejabat negara untuk mengambil kebijakan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon,” tegasnya.

“Dalam satu-dua hari ini kami akan lakukan kajian hukum, setelah itu kami akan menentukan langkah-langkah selanjutnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pernah menyampaikan dalam konferensi pers RUU APBN 2019 beberapa waktu lalu, bahwa total anggaran yang disiapkan untuk gaji dan tunjangan pegawai di tahun 2019 adalah Rp 98 triliun, dan untuk alokasi pensiun sebesar Rp 117 triliun.

Askolani juga menjelaskan anggaran yang masuk dalam APBN 2019 itu diporsikan untuk beberapa pos, yakni gaji PNS selama 1 tahun, gaji ke-13, THR dan kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen.

Kemudian, kata Askolani, Pemerintah akan menyusun payung hukum tentang kenaikan gaji PNS tersebut pada Januari 2019. Ia mengatakan payung hukum berbentuk peraturan pemerintah (PP) itu baru akan terbit pada 2-3 bulan kemudian atau sekitar April 2019.

“Awal Januari kita rapatkan (aturan). MenPAN-RB nanti yang inisiasi. Sebab, memang yang pasti harus ada regulasinya dulu. Regulasi itu dibuat awal tahun, nanti MenPAN-RB yang me-lead,” ujarnya. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER