Dari sisi konsep penyusunan anggaran, Candra menilai betul atau tidak relatif. Tetapi, ia melihat sejak Indonesia berdiri punya komitmen yang kuat terhadap pembayaran utang. Bahkan, World Bank menyebut Indonesia dengan ‘Good Boy’ karena Indonesia tidak pernah tidak membayar utang.
“Kita tidak pernah default, dan konsekuensi yang berhutang ya harus bayar. Dan itu dilakukan oleh pemerintah terus menerus. Tetapi menjadi masalah, kalau membayar utang itu dari pajak. Nah ini menurut saya dari sisi keadilan its not fair,” kata dia.
‎Candra mengakui, infrastruktur memang penting. Tetapi, selain dari sisi anggaran memang perlu di evaluasi, terutama yang bersumber dari utang. Di sisi lain, kualitas pembangunan infrastruktur kurang bagus dan tidak menjawab konektivititas sebagaimana yang diharapkan sejak awal.
Candra khawatir, jika utang terus berdampak hanya untuk membiayai proyek-proyek yang tidak berdampak dengan cepat terhadap pertumbuhan ekonomi justru akan membebani negara. Dari sisi keamanan, memang UU menyatakan rasionya masih aman.
“Tetapi utang dibandingkan dengan ekspor itu sudah 39 persen, kalau dihitung debt Service ratio. Jadi kewajiban utang dibandingkan dengan ekspor kita itu harusnya 20 persen, kita sudah 39. Normatif 20 itu lampu hijau, kita sudah 39. Artinya kita perlu hati-hati. Karena hasil ekspor kita belum bisa untuk membiayai utang. Akhirnya kita membiayai utang dari pajak. Padahal, harusnya pajak untuk membiayai pendidikan, public Service, kesehatan,” papar dia.
Meski dari sisi kondisi makro ekonomi Indonesia cukup aman, tetapi utang swasta juga patut menjadi perhatian. Termasuk dalam hal ini perusahaan-perusahaan BUMN. Kalau sampai BUMN kolaps dan gagal bayar akan menyerang variable di atasnya.
“Kalau sampai BUMN kolaps, sekarang memang belum. Kalau gagal bayar, kepercayaan akan turun. Dan kepercayaan dalam ekonomi itu modal yang sangat besar. Makanya, pak Jokowi membangun infrastruktur itu mengejar kepercayaan,” katanya.
Meski setuju dengan utang, tetapi Candra mengatakan harus ada manajemen yang ketat. Artinya, pemerintah harus memilih dan memilah proyek mana saja yang berdampak terhadap perekomian terlalu lama.
“Ada yang bagus memang, tidak ‘muspro’. Misalnya pembangunan air port Tarakan, tapi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, ngapain? Apa sih yang diharapkan,” katanya. (Achmad/SU02)
