INDEF: Karena Tersandera Utang, Defisit APBN Terus Naik


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengingatkan soal defisit anggaran primer yang terus naik secara signifikan. Ini menandakan beban bunga dan cicilan utang sudah cukup besar.

“Sehingga karena penerimaan pajak kita turun, maka konsekuensinya untuk memenuhi bunga dan cicilan, ya sebagian ambil dari utang yang baru. Nah ini berpengaruh juga kepada produktifitas dari utang-utang yang kita tarik,” kata Enny dalam diskusi bertema ‘Haruskah Negara Terus Ngutang?” di Jakarta, Kamis (23/11).

Menurut Enny, beban semakin bertambah, karena proyek-proyek infrastruktur baru yang sumber pembiayaanya berasal dari utang tersebut tidak bisa menghasilkan uang atau arus kas baru lagi dalam jangka pendek.

Selain itu, kata Enny, ternyata pembangunan infrastruktur juga dianggap belum mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga tidak berdampak pada kenaikan konsumsi masyarakat.

“Padahal, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Dia mengatakan, penambahan utang yang dilakukan pemerintah tidak mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pemerintah. Sehingga secara cash flow, secara tata kelola keuangan, pemerintah tekor.

“Jadi investasi terus, pengeluaran terus berlangsung, tapi pendapatanya justru menurun. Ini yang disebut, salah satunya menjadi risiko fiskal yang membahayakan kesinambungan fiskal dari pemerintah, ” katanya.

Data Bank Indonesia, hingga September 2017 posisi utang luar negeri RI mencapai 343,13 miliar dollar atau setara Rp 4.636 triliun. Angka ini naik dibanding bulan sebelumnya atau Agustus 2017 yang tercatat hanya 340,93 miliar dollar.

Utang tersebut, merupakan gabungan dari utang swasta dan pemerintah. Adapun, utang pemerintah sebesar sendiri mencapai 172,37 miliar dollar, ditambah utang BI 175,91 miliar dollar. Total utang keduanya 175,91 miliar dolar. Sedangkan utang swasta tercatat 167,21 miliar dolar, naik dibanding bulan sebelumnya 165,99 miliar dolar.

Ekonom Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda mengatakan, utang masih belum menunjukan dampak yang signifikan. Meski pemerintah berdalih untuk pembangunan infrastruktur, tetapi dampaknya sangat panjang.

“Dana desa mungkin bisa, buat bangun irigasi, kemudian muncul aktivitas ekonomi baru walaupun kecil-kecil. Tetapi yang gede-gede, seperti pelabuhan dan tol, itu butuh waktu dia. Apalagi kalau yang baru, ini yang tidak dikalkulasi,” kata Candra.

Karenanya, perlu dievaluasi lagi proyek paling strategis mana yang paling dinomorsatukan dan cepat menghasilkan dampak bagi pertumbuhan ekonomi. ‎Candra melihat, semua pembangunan infrastruktur tersebut sangat berlebihan.

“Itu karena konsekuensi politik ya. Pak Jokowi sudah berjanji, kalau sudah ditulis RPJMN itu punya konsekuensi hukum. DPR bisa mempertanyakan, kenapa ini?,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close