Komunis bagi Ashuri, merupakan pihak-pihak yang tidak memiliki peri kemanusiaan. Tentu sejarah masih mencatat bagaimana para Jenderal di Indonesia dibantai habis oleh PKI.

Dalam aksi ini FORSIKA menyampaikan beberapa tuntutan ;

1. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh bertentangan dengan hukum dan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Bahwa terkait dengan pola interaksi, relasi, hubungan dan kerjasama antara pemerintah dengan pihak tertentu yang terindikasi memiliki paham Komunisme, Marxisme, Stalinisme dan Leninisme, diatur dalam UU No. 27 tahun 1999 mengenai perubahan KUHP yang terkait dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dicantumkan dalam pasal 107 e, disebutkan larangan berhubungan dengan organisasi komunisme baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, pertemuan antara pemerintah dan Sekjen PKV adalah pelanggaran serius terhadap undang-undang yang berlaku.
3. FORSIKA yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat di Jatim, sangat menyesalkan pemerintah menerima sekaligus menyambut kedatangan Sekjen PKV karena bertentangan dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan UU nomor 27 tahun 1999 mengenai perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.
4. FORSIKA dengan tegas menolak apapun bentuk hubungan antara pemerintah dengan partai atau negara manapun dengan paham Komunis. Baik itu hubungan sosial, ekonomi, politik, budaya dan lainnya.
5. FORSIKA menolak keterlibatan partai atau negara komunis dari manapun, terhadap kebangkitan komunisme, marxisme, leninisme dan stalinisme di Indonesia.
6. FORSIKA mendukung statement Presiden RI dalam rangka Gebuk PKI, apabila mereka bangkit kembali. Sebab, komunis dilarang di Indonesia.

(Nia/Hrn)