KENDARI, SERUJI.CO.ID – Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (23/4) besok, akan melakukan serangkaian pemeriksaan di beberapa instansi di lingkungan Pemda Kota dan Kabupaten serta Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.
Pemeriksaan difokuskan dua hari untuk instansi di lingkungan Kabupaten dan Kota, kemudian satu hari penuh yakni pada 25 April untuk instansi di lingkungan Pemprov.
Gubernur Sultra H Ali Mazi, mengingatkan sejumlah pejabat Kepala Dinas harus siap diperiksa dan memberi jawaban yang tepat dan benar setiap pertanyaan KPK.
Pemeriksaan oleh pihak KPK tersebut dilakukan berkait dengan semangat Sulawesi Tenggara mulai tahun ini menjadi daerah yang bersih dari kasus kasus korupsi.
“Saya tidak ingin ada instansi yang raportnya merah karena korupsi, saya juga tidak ingin ada instansi di Sultra dipimpin oleh orang yang tidak punya otak,” tegas Gubernur Ali Mazi, di Kendari, Senin (22/4).
Sebelumnya, berbagai tokoh dan ulama menyampaikan usulan ke Gubernur agar mengupayakan di hari jadi Sultra yang ke 55 pada 27 April ini sebagai momentum menjadikan Sultra bersih dari kasus korupsi.
“Soalnya, dalam 10 tahun terakhir daerah ini marak diberitakan secara nasional hanya karena kasus korupsi dan penangkapan pejabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota Kendari oleh KPK karena korupsi. Kami jadi malu,” ujar seorang ulama di Kendari.
Menurut Gubernur dalam menjalankan amanah sebagai Kepala Daerah Sulawesi Tenggara periode 2018-2023, dirinya dan Wakil Gubernur, H Lukman Abunawas punya tekad yang kuat untuk membersihkan Sultra dari kasus kasus koruosi.
Untuk itu, ia mohon dukungan semua pihak, dan setiap pejabat di level apapun yang baru dilantik harus menandatangani fakta integritas yang berisikan janji pejabat untuk tidak melakukan korupsi.
“Jika melanggar akan disanksi tegas dan dipecat,” tegasnya.
Dalam kesempatan terpisah Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, Gusti, menambahkan, ada beberapa instansi yang jadi sorotan KPK dalam pemeriksaan besok.
“Dinas ESDM, Bapenda, Bappeda, BPKAD, Dinas Pelayanan Penanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan inspektorat Sultra. Semua instansi itu dinilai menyimpan banyak data yang diperlukan KPK,” ungkap Gusti.
