Hari Pertama Masuk Kerja, 100 PNS Malah Bolos

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID – Sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 2018 dinyatakan absen.

“Dari pengecekan daftar kehadiran sebanyak 99 persen dan satu persennya tidak hadir atau sekitar 100 orang tidak masuk kantor,” sebut Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Basri Rakhman di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (21/6).

Menurutnya, data tersebut setelah laporan yang dimasukkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Makassar termasuk pengecekan lapangan bagi PNS yang tidak masuk kerja.

Terkait dengan hal itu, pihaknya tetap melaporkan kepada inspektorat dan Wali Kota apakah akan dijatuhi sanksi atau peringatan mengingat sudah ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri agar seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) untuk masuk kerja sesuai ketentuan.


“Laporan akan kami sampaikan ke inspektorat dan Wali Kota tentang masih ada PNS yang belum masuk dan melanggar aturan yang sudah dibuat, nanti merekalah yang memutuskan sanksinya,” katanya.

BACA JUGA:  Pos TNI Diserang Kelompok Separatis Papua, Seorang Tentara Tewas

Sementara itu dihari pertama kerja, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto didampingi Wakil Wali Kota Makassar memimpin apel pagi di halaman balai Kota dilanjutkan Halal bihalal dengan seluruh ASN lingkup Pemkot Makassar.

Usai Halal bihalal, keduanya lansung melaksanakan Inspeksi Mendadak di sejumlah dinas di wilayah balai kota, selanjutnya Dinas Pariwisata di jalan Urip Sumoharjo, gabungan dinas-dinas, Dinas Komunikasi dan Informatika jalan Andi Pangeran Pettarani.

“Berdasarkan sidak hari, ASN menunjukkan kepatuhan pada aturan. Hampir seluruh ASN hadir setelah libur panjang lebaran, meski ada yang beberapa belum masuk dan cuti,” kata Wali Kota.

Sementara Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan BKPSDMD Munandar menambahkan tingkat kehadiran ASN setelah libur lebaran cukup tinggi.

Hanya dua persen saja yang tidak berkantor, ada yang cuti dan izin di hari pertama masuk kerja.

Untuk jumlah ASN Pemkot Makassar yang terdata sebanyak 11.045 orang, dan pegawai honerer diketahui sebanyak 8.587 orang. (Ant/Su02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi