MATARAM, SERUJI.CO.ID – Dinas Pendidikan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengingatkan kalangan guru agar tetap netral selama proses pemilihan kepala daerah serentak.
“Guru, terutama guru pegawai negeri sipil (PNS) agar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom di Mataram, Selasa (20/2).
Dikatakan, peringatan agar guru tetap netral tersebut sudah disampaikan baik secara lisan maupun tulisan kepada semua kepala sekolah di kota ini.
Hal itu dimaksudkan agar guru bisa menahan diri tidak berpolitik praktis baik secara langsung maupun melalui media sosial yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.
“Guru hendaknya fokus melaksanakan proses belajar mengajar untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa,” katanya.
Namun demikian, lanjut Sudenom, jumlah guru di Mataram mencapai ribuan, sehingga untuk mengawasi aktivitas guru dalam berpolitik tentu tidak dapat dilakukan secara maksimal.
Dalam hal ini, Panwaslu tentunya memiliki peran penting melakukan pengawasan terhadap jajaran PNS, sehingga ketika ada ditemukan beserta buktinya, Panwaslu dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota.
“Kalau kita tidak ada kewenangan dalam memberikan sanksi, kami hanya sebatas mengingatkan agar PNS tidak kena sanksi,” ujarnya.
Menyinggung tentang guru tidak tetap (GTT), Sudenom menilai, kalau untuk GTT kemungkinan ikut berpolitik masih ada toleransi sebab status mereka belum terikan Undang-Undang sebagaimana PNS. “GTT bisa kita katakan masih bebas,” katanya.
Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana sebelumnya mengatakan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan turun ke daerah untuk mencermati perilaku aparatur sipil negara selama proses pemilihan kepala daerah.
“Karenanya, aparatur sipil negara (ASN) harus tetap netral dan tidak bersentuhan dengan politik praktis,” katanya.
Sebagai ASN kebebasan berpolitik telah dipangkas oleh aturan dan Undang-Undang, karenanya ASN sebaiknya berpolitik di bilik suara saja.
“Saya tidak ingin, dari hasil kerja KASN ada rekomendasi-rekomendasi yang harus kita tindak lanjuti,” katanya. (Ant/SU02)
