JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Polarisasi politik di tengah masyarakat, saat warga terbelah ke dalam dua kutub yang berseberangan atas sebuah isu, kebijakan, atau ideologi, telah membentuk wajah politik Indonesia belakangan ini.
Kecenderungan itu merupakan efek dari kampanye selama Pilpres 2014, kemudian pada Pilgub DKI Jakarta 2017, dan tampaknya akan berlanjut pada Pilpres 2019 nanti jika koalisi partai politik yang bertarung tidak banyak berubah.
Rektor Universitas Paramadina Profesor Firmansyah menyebut iklim politik seperti ini harus segera dihentikan. Hal ini hanya menciptakan masyarakat yang sensitif dan tumbuhnya ketidakpercayaan. Padahal, menurutnya, sikap saling percaya merupakan elemen dasar dari modal sosial bagi demokrasi.
“Masyarakat yang hyper sensitive growing distrust. Karena residu Pemilu 2014 dan Pilkada 2017,” kata Firmansyah dalam diskusi ‘Menuju Pemilu Bermutu’ di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (5/1).
Baca juga: Minta Relawan Lakukan Verifikasi, Sandiaga Larang Sebar Hoaks dan Sebut “Cebong”
Kehidupan berpolitik masyarakat saat ini masih tak bisa lepas dari fase pemilu. Padahal, kata Firmansyah, pemilu hanya satu fase dalam kehidupan berpolitik.
Imbasnya, kata Firmansyah, hingga saat ini siapa pun yang terpilih baik kepala daerah atau presiden pola pikirnya masih berjalan pada aspek elektoral. Ini terbawa dalam birokrasi kepemimpinan.
“Siapa pun yang terpilih sebaiknya singkirkan mind set masih elektoral. Mana pendukung saya, mana bukan. Kalau mind set ini masih dijalankan, maka tidak akan bisa lepas dari perspektif pemilu,” jelasnya.
Sebagai contoh, birokrasi kepemimpinan menyentuh hingga jabatan-jabatan teknokrat. Budaya rotasi pejabat eselon I dilakukan setiap pergantian kepemimpinan.
Baca juga: Jelang Pilpres 2019, Media Penyiaran Terindikasi Mengalami Polarisasi
“Memang ada beberapa jabatan politik. Tapi ketika eselon 1 itu siapa pun yang menang harus independen,” tuturnya.
Firmansyah berharap Pemilu 2019 nanti siapa pun yang terpilih bisa menanggalkan perspektif pemilu saat terpilih nanti. Polarisasi di tengah masyarakat diyakini bisa dihentikan.
“Siapa pun yang terpilih, ketika memimpin berdasarkan perspektif pemilu harus berhenti. Sehingga ini bisa mereduksi high sensitive society,” pungkasnya. (SU05)
