JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan bukti kepemilikan tanah oleh rakyat, pemerintah targetkan tahun ini bisa menerbitkan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembinaan, Fasilitasi dan Kerjasama Akses Reform bagi Masyarakat Penerima Sertifikat Hak atas Tanah di Taman Raja Batu, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal, Sabtu 25 Maret 2017, sebagaimana rilis tertulis sekretariat negara.

“Target tahun ini 5 juta seluruh Indonesia, biasanya hanya 500-700 ribu sertifikat,” janji Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa sertifikat tanah merupakan bukti sebagai pemilik Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Jadi sekarang harus berani mengatakan ‘Ya saya pemilik NKRI. Ini buktinya sertifikat tanah saya’,” ucap Presiden.

Selama ini, lanjut Presiden, kendala utama yang dihadapi dalam pembagian sertifikat kepada masyarakat adalah kurangnya jumlah tenaga dari juru ukur. Untuk itu Presiden meminta untuk ditambah juru ukur.

“Tahun depat targetnya 7 juta sertifikat yang dibagikan,” ujar Presiden berdasar rilis yang dikutip dari Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Untuk diketahui, dari 106 juta bidang tanah, baru 46 juta bidang yang telah disertifikatkan. Presiden menginginkan pada tahun 2025 nanti semua bidang telah bersertifikat.

Oleh karenanya Presiden mengingatkan bahwa apabila target tidak tercapai, maka banyak yang harus bertanggungjawab. Mulai dari kepala BPN tingkat kabupaten/kota, kepala BPN tingkat provinsi dan menteri untuk tingkat pemerintah pusat. “Kerja harus dengan target, kalau tidak pakai target enak banget,” kata Presiden.

Pemerintah akan terus mendorong pembagian sertifikat tanah sebagai bagian reforma agraria untuk mewujudkan keadilan. “Keadilan dalam penguasaan, dalam pemilikan, dalam penggunaan dan dalam pemanfaatan tanah, wilayah. Dan sumber daya yang ada di dalamnya,” ucap Presiden.

Reforma agraria bukanlah sebatas persoalan administrasi. “Bukan hanya untuk penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan atau antara masyarakat dengan pemerintah. Tapi ini masalah keadilan,” jelas Jokowi.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil melaporkan bahwa pemegang sertifikat yang hadir sebanyak 1.158 yang mewakili seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara. Sofyan juga menjelaskan bahwa permasalahan mendasar dalam proses sertifikat adalah adanya masyarakat yang memiliki tanah tapi tidak memliki uang untuk membayar BPHTB.

Solusinya, kata Sofyan, ada beberapa daerah yang membebaskan sama sekali BPHTB atau memberikan potongan hingga 70 persen.

Tampak hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.

EDITOR: Harun S