JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, istilah “impor beras” selayaknya dihapus karena Indonesia masih sanggup untuk memproduksi dan mencukupi kebutuhan dalam negerinya.

Hal ini dikatakannya mengingat kapasitas produksi pangan di berbagai provinsi di Tanah Air sangatlah besar, seperti Sulawesi Selatan dan dinyatakan pemimpin daerahnya telah mencapai swasembada beras.

“Kapasitas nasional dalam memperbanyak produksi pangan sangat besar sehingga tidak perlu impor,” kata Fahri Hamzah di Jakarta, Senin (15/1).

Ia juga meyakini Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia sehingga seharusnya negara-negara lain yang kekurangan yang mengimpor pangan dari Indonesia.

Di tempat terpisah, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan wewenang untuk mempublikasikan rilis tentang data produksi beras ada pada Kementerian Pertanian selalu kementerian sektoral yang menangani produksi komoditas tersebut.

“Memang kewenangannya dari Kementerian Pertanian. BPS sampai sekarang belum mengeluarkan lagi data produksi beras,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti usai jumpa pers di Jakarta, Senin (15/1).

Yunita menegaskan BPS tidak lagi mengeluarkan data produksi beras, melainkan hanya data berupa ekspor dan impor beras.

Senada dengan itu, Direktur Statistik Distribusi Anggoro Dwitjahyono menjelaskan memang data produksi beras tidak lagi dipublikasikan oleh BPS, yakni terakhir dipublikasikan di situs resmi lembaga tersebut tercatat hanya sampai pada 2015.

Ada pun data produksi beras dinilai menjadi salah satu penyebab persoalan kenaikan dan kelangkaan pasokan beras, menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Ketua KPPU Syarkawi Rauf, dalam keterangan resminya, menilai rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan BPS dan Kementerian Pertanian menjadi satu dari tiga penyebab naiknya harga beras diikuti kelangkaan pasokan terhadap komoditas tersebut.

Sementara itu, penyebab lainnya dipicu oleh sistem distribusi beras yang buruk karena terlalu panjang sehingga rawan aksi spekulasi.

Penyebab ketiga adalah peran Bulog yang belum optimal menopang pasokan beras nasional melalui operasi pasar beras. (Ant/SU05)