JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Gerinda menyatakan langkah Presiden Jokowi yang mengizinkan pembebasan terhadap terpidana kasus terorisme ustadz Abu Bakar Ba’asyir itu tidak perlu dilebih-lebihkan.
“Tolong, jangan lagi dibangun narasi-narasi pencitraan yang seolah-olah Jokowi peduli ustadz Ba’asyir,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade kepada wartawan, Sabtu (19/1).
Alasannya, kata Andre, ustadz Abu Bakar Ba’asyir memang sudah saatnya mendapatkan pembebasan bersayarat. Ia menyebut ustadz Ba’asyir pada Desember 2018 telah melalui dua pertiga masa pidananya setelah divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2011.
Karena itu, menurutnya, ustadz Abu Bakar Ba’asyir sudah seharusnya bebas meski tanpa campur tangan Jokowi. Andre juga menyinggung peran Yusril Ihza Mahendra yang disebut memberikan nasihat untuk Jokowi agar membebaskan ustadz Ba’asyir.
Baca juga: PAN Pertanyakan Pembebasan Ustadz Ba’asyir Jelang Pilpres 2019
“Tanpa campur tangan Jokowi, apalagi nasihat Yusril, ustadz Ba’asyir memang sudah saatnya mendapatkan hak beliau sebagai terpidana. Jadi ustadz Ba’asyir itu tanggal 23 Desember 2018 harusnya sudah dapat pembebasan bersyarat,” sebutnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengizinkan pembebasan terhadap terpidana kasus terorisme ustadz Abu Bakar Ba’asyir pekan depan karena pertimbangan kemanusiaan.
“Faktor kemanusiaan. Artinya, beliau sudah sepuh, termasuk kondisi kesehatan,” kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).
Baca juga: Bebaskan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, Jokowi: Pertimbangan Kemanusiaan
Jokowi menegaskan pertimbangan itu dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra. Pembahasan mengenai pembebasan ustadz Abu Bakar Ba’asyir tersebut sudah dilakukan sejak awal 2018. (SU05)
