🏛️ Apa Kata Pemerintah? Bantah atau Mengelak?
Pemerintah tidak diam. Tapi respons mereka menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membela klausul ini dengan menyebutnya sebagai “praktik terbaik global” dan mengklaim kesepakatan ini justru memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga hak digital warganya di kancah internasional.
Meutya menegaskan bahwa kesepakatan ini juga menjadi pijakan hukum yang sah dan terukur dalam pengelolaan lalu lintas data antarnegara, sekaligus memperkuat legalitas perlindungan data pribadi warga Indonesia saat menggunakan layanan digital global.
Menko Airlangga menegaskan bahwa transfer data dilakukan berdasarkan protokol ketat dan persetujuan individu pengguna, serta bahwa AS berkomitmen menyetarakan standar perlindungan data konsumen dengan Indonesia.
Namun pernyataan ini tidak menjawab pertanyaan fundamental: bagaimana AS bisa memberikan perlindungan setara jika tidak ada UU federal yang mengaturnya? Dan siapa yang memverifikasi kesetaraan itu jika LPPDP belum dibentuk?
Perbandingan: Bagaimana Uni Eropa Menangani Hal Serupa?
| Aspek | 🇪🇺 Uni Eropa | 🇮🇩 Indonesia (ART) |
|---|---|---|
| Regulasi perlindungan data | GDPR — berlaku penuh, komprehensif | UU PDP — berlaku, tapi PP turunan belum terbit |
| Lembaga pengawas data | Ada di setiap negara anggota (DPA) | LPPDP belum terbentuk |
| Transfer data ke AS | Pernah dibatalkan via putusan Schrems II (2020) | Dibuka via ART tanpa mekanisme pembatalan jelas |
| Partisipasi publik | Proses negosiasi terbuka, parlemen terlibat | Negosiasi tertutup, DPR baru diberitahu pasca-tanda tangan |
| Non-diskriminasi platform | Digital Markets Act membatasi dominasi platform besar | ART justru mengunci non-diskriminasi — platform AS bebas masuk |
