Kementrian P dan K di bawah Muhadjir Effendi sudah menyiapkan dua panduan penting untuk pendidikan. Pertama, Konsep dan Pedoman Pendidikan Penguatan Karakter. Kedua, Gerakan Literasi Nasional.
Dua dokumen itu cukup menggambarkan filosofi dan kebijakan pendidikan pemerintah. Disadari upaya mencerdaskan bangsa itu terlalu penting dan terlalu besar jika hanya dibebankan pada pemerintah. Dua dokumen ini menggaris bawahi pentingnya partisipasi masyarakat untuk juga terlibat dalam pendidikan siswa.
Kisi-kisi sudah diberikan mengenai lima moralitas yang diharapkan tumbuh pada siswa: religius, nasionalis, mandiri, pro gotong royong, dan berintegritas. Enam literasi dasar juga sudah digariskan untuk ikut ditanamkam dalam diri siswa: literasi tulis menulis, numerasi, ilmu pengetahuan, literasi digital, literasi finansial dan literasi budaya- kewargaan.
Pemerintah menyadari ini era besarnya peran masyarakat. Bentuk pemerintahan yang sesuai dengan zaman Now memang yang disebut Participatory Governance. Ini bentuk pemerintahan yang membuka seluas luasnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta menentukan bulat lonjong bangsa.
Dalam dunia usaha, misalnya, berkembang PPP (Public- Private Partnership). Ini bentuk upaya menghidupkan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta.
Namun manusia tak hanya hidup dari roti. Untuk hal di luar ekonomi, partnership pemerintah dan civil society juga digariskan. Semakin banyak kelompok masyarakat terlibat dalam upaya pencerdasan bangsa tentu semakin baik.
Apalagi jika masyarakat yang terlibat itu tidak membebani pemerintah dengan anggaran APBN dan APBD. Yang penting adalah koordinasi, kesamaan moralitas dan jenis literasi yang akan ditanamkam di hati siswa.
