Menurut Rand pula, pemerintah Rusia sedikitnya mengeluarkan uang sebanyak $300 juta (sekitar Rp4,2 triliun) kepada kantor berita Rusia, RT dan Sputnik dalam menjalankan propaganda ini.
Kembali dengan Jokowi, pertanyaan kita adalah 1) apakah Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai Presiden RI? 2) Apakah Jokowi merujuk Rand Corporation dalam agenda politiknya? 3) Apakah benar lawan politik Jokowi mampu menjalankan agenda Propaganda Rusia ini?
Pertanyaan pertama ini menyangkut hubungan antara negara kita dengan Rusia. Apabila beliau sebagai Presiden Republik Indonesia meyakini istilah Propaganda Rusia dan Propaganda Rusia ini merujuk pada campur tangan Rusia dalam politik negara lain yang berdaulat, maka jawaban resmi Duta Besar Rusia via tweeter bahwa Rusia tidak pernah mencampuri politik dalam negeri negara lain dapat dianggap sebagai kekecewaan Rusia pada penggunaan istilah itu oleh seorang Presiden.
Pernyataan Jokowi soal Propaganda Rusia ini sendiri, dapat juga nantinya mewarnai hubungan kita dengan Amerika. Sebab, Propaganda Rusia ini dikaitkan adanya campur tangan Rusia dalam memenangkan Trump pada 2016 lalu. Anti Trump menyebutnya sebagai “foreign attack on US democracy“, dan mereka menuntut adanya investigasi serta perlawanan terhadap Propaganda Rusia. Investigasi itu diejek Trump sebagai “witch hunt” (perburuan penyihir). Gardiner Harris dalam tulisannya “State Dept. Was Granted $120 Million to Fight Russian Meddling. It Has Spent $0.”. Nytimes.com, 4/3/2018 mengulas keengganan pemerintah Trump melakukan counter atas Propaganda Rusia itu.
Pertanyaan kedua kita menyangkut rujukan Jokowi pada opini yang dibahas Rand Corp.
RAND (dari singkatan Research and Development) adalah lembaga pemikir/an yang berdiri pada tahun 1948, di Santa Monika, USA, untuk awalnya membantu pemerintah Amerika menghadapi Uni Soviet.
