Presiden lupa dengan janji-janjinya, Abai terhadap Rakyatnya

(Lupa Menyebabkan Manusia Abai akan Akhirat)

Pada dasanya, manusia itu “pelupa”. Inilah sebabnya, Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk menulis perjanijan di antara mereka, dengan dihadiri para saksi. Hal ini seperti yang difirmankan Allah swt. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282.

Bagi mereka yang lupa bahwa dunia merupakan tempat sementara dan mereka yang tidak memperhatikan ayat-ayat Allah, tetapi merasa puas dengan permainan dunia dan kesenangan hidup, menganggap memiliki diri mereka sendiri, Allah akan memberikan hukuman yang berat. Al-Qur’an menggambarkan keadaan orang yang demikian.

Sebagian besar manusia mengejar agamanya jauh dari daya  tarik harta benda, kekayaan, timbunan yang menggunung dari emas, perak, dolar, rekening bank, kartu kredit, lemari pakaian, mobil model terbaru, pendek kata, segala bentuk kekayaan yang dimiliki atau diupayakan untuk dimiliki

Mereka hanya lebih menekankan dunia ini, namun melupakan akhirat. Mereka tertipu oleh daya tarik kehidupan dunia, dan lali untuk menegakkan shalat, memberi sedekah kepada kaum miskin, dan menjalankan ibadah yang akan menyejahterakan mereka pada hari kemudian.

Mereka berkata, “Saya punya sesuatu untuk dikerjakan”, dan ‘Saya punya cita-cita”, “Saya bertanggungjawab”, “Saya punya sesuatu untuk diselesaikan”, dan “Saya akan lakukan nanti”. Mereka menghabiskan kehidupannya hanya untuk memenuhi kehidupan dunia.

Inilah penyebab banyak orang membodohi diri sendiri ketika mereka menimbun harta dan kekayaan atau “kapal yachts, helikopter, saham, rumah, dan tanah” seolah-olah benar-benar ada. Mereka lupa bahwa akan hari perhitungan kelak. (Harun Yahya. Memahami Allah Melalui Akal. 2005)

Lantas bagaimana jika Presiden yang lupa dengan janji-janjinya? Apakah itu tidak lebih berat dari abai dengan manusia yang dijanjikan dan Abai terhadap Allah swt? Pada akhirnya akan abai juga terhadap Akhirat. Janji ini disampaikan Jokowi pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2014. Setelah terpilih, Jokowi menegaskan kembali komitmennya.

“Yang saya sampaikan dari awal ya begitu. Ya sudah,” ujar Jokowi, di sela blusukan ke proyek sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur, Jakarta, Agustus 2014.

Keputusan Jokowi saat itu ditentang oleh sejumlah elite partai politik pendukungnya.

Beberapa elite parpol yang tak setuju yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua DPP PDI-P (saat itu) Puan Maharani.

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa ia komitmen dengan janjinya. Rangkap jabatan dinilai Jokowi akan membuat kerja menteri tidak fokus.

“Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua,” ujar Jokowi saat itu.

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte menilai tidak masalah jika saat ini Presiden Joko Widodo memperbolehkan menterinya untuk rangkap jabatan di kabinet. Ia menilai, langkah Jokowi ini dilakukan demi menjaga stabilitas politik.

“Apalagi masuk ke tahun politik. Kalau tak dijaga stabilitas politik akan ganggu kerja kabinet, akan ganggu perekonomian kita,” kata Johnny kepada Kompas.com, Senin (22/1/2018).

Jokowi sebelumnya mengizinkan Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi mengaku sulit mencari pengganti Airlangga karena masa pemerintahannya tinggal satu setengah tahun.

Selain itu, Idrus Marham yang baru saja ditunjuk sebagai Menteri Sosial juga tetap menjabat sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif dalam susunan kepengurusan Golkar yang baru.

Ada juga Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang masih menjabat sebagai Ketua Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar.

Johnny menilai, hal tersebut tak perlu dipermasalahkan meski di awal pemerintahan Jokowi sempat melarang menterinya rangkap jabatan di parpol.

“Yang pasti itu tidak melanggar UU,” kata Johnny.

Nah itu baru satu janji presiden yang sudah tidak ditepati, bagaimana dengan janji-janji yang lain?  Lupa saja sudah abai apalagi jika sengaja tidak menepati apakah itu bukan lebih dari sekedar abai. Bolehkah disebut pengkhianat? Jika boleh disebut pengkhianat bangsa, maka apa konsekuensi yang paling tepat?