Terkait dengan Big Data, BPS sebenarnya sudah bekerjasama dengan Kemenpar, dengan menggunakan mobile positioning data. Ia mengakui, ke depan BPS juga harus berubah dengan melakukan tranformasi integrasi dan menggunakan teknologi terbaru. Supaya data lebih mudah diakses.
“Big Data itu sudah kita diskusikan di PBB empat tahun lalu. Jadi big data ini ancaman atau peluang. Jadi kita semua sepakat, kantor statistik tetap diperlukan dan jangan dianggap sebagai ancaman. Karena itu kemajuan yang tidak bisa dihindari. Tapi kita perlu sadar, kita hanya mengumpulkan yang makro-makro saja. Kalau kita perlu yang detail-detail biasanya nggak ada,” kata dia.
Terkait dengan penilaian beberapa ekonom terkait ketidaksingkronan data antar kementrian dan BPS, Kecuk mengatakan untuk BPS memang tidak bisa menyediakan data yang bisa menyenangkan semua pihak. Misalnya, dalam konsumsi beras. Mayoritas konsumsi beras medium 50 persen, premium 30 persen sisanya kualitas rendah. “Itu hanya patern di nasional, tapi kalau saya bawa ke Surabaya paternnya akan beda. BPS sudah punya penimbang,” kata dia.
Ditambahkan Kecuk, BPS selalu berusaha memotret angka sebenarnya. Kalau pun data tersebut ada yang tidak sesuai ekpektasi, BPS sudah berusaha melakukan yang terbaik sesuai metodologi yang berlaku dan menjadi acuan internasional.
“Kita kan nggak bisa menghasilkan data yang menyenangkan semua pihak. Tapi di sanalah BPS. Katakanlah ada data yang tidak sesuai ekspektasi, seperti Pak Presiden akan bertanya, kenapa ekspektasi ini tidak tercapai. Harusnya ke sana. Nah kalau begitu kita bisa mengantisipasi dan dicarikan solusinya seperti apa,” tukasnya. (Achmad/Hrn)
