Presiden Filipina: Kawasan Asean Harus Bebas Dari Narkoba

MANILA – Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam sambutan pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (KTT ASEAN) ke-30, menyampaikan harapannya agar kawasan ASEAN harus bebas dari narkoba.

“Kita harus tegas dalam mewujudkan mimpi Asia Tenggara yang bebas obat-obatan ilegal, sebelum obat-obatan mematikan itu membunuh banyak warga.” kata Duterte di hadapan para kepala negara ASEAN yang hadir di Manila, termasuk di antaranya Presiden Indonesia Joko Widodo, Sabtu (29/4) pagi.

Laporan PBB menyebutkan bahwa Myanmar yang juga merupakan negara anggota ASEAN adalah produsen opium kedua terbesar di dunia, di bawah Afghanistan. Kedua negara berkontribusi terhadap hampir 95 persen opium global.

Opium itu disebut dihasilkan dari sebuah ladang yang disebut sebagai Segitiga Emas, sebuah wilayah yang melintasi tiga negara dari Myanmar, Thailand, dan Laos. Dari wilayah itulah narkoba menyebar ke negara-negara Asia Tenggara lain dan juga ke China.

“Tingginya angka perdagangan narkoba di Asia Tenggara ini mengancam pencapaian ASEAN dalam hal pembangunan masyarakat,” kata Duterte yang yakin ASEAN bisa mewujudkan mimpi tersebut dengan tekad politik yang kuat.

“Kita harus segera memberantas narkoba sebelum obat-obatan itu membunuh kita,” tegasnya.

ASEAN pada tahun 2012 lalu sempat menandatangani deklarasi tentang pembebasan kawasan dari narkoba dengan tenggat waktu yang hanya tiga tahun. Namun target tersebut hingga kini gagal tercapai di sejumlah negara.

Lembaga sipil International Drug Policy Consortium (IDPC) mengkritik penetapan target yang tidak realistis tersebut karena membuat negara-negara anggota ASEAN menerapkan kebijakan yang keras, dan bahkan dinilai melanggar hak asasi manusia, untuk memberantas persoalan narkoba.

IDPC mencontohkan bagaimana banyak negara masih menerapkan hukuman yang terlalu berat, termasuk hukuman mati, bagi para pengedar maupun pengguna. Kerasnya kebijakan itu juga memicu membludaknya penghuni penjara melebihi kapasitas, sebagaimana yang terjadi di Filipina saat ini.

Filipina di bawah kepemimpinan Duterte dinilai sebagai contoh bagaimana kebijakan pemberantasan narkoba bisa membuat ribuan nyawa melayang dalam waktu beberapa bulan. Amnesti Internasional menyatakan bahwa pemerintah sengaja membiarkan pembunuhan ekstra judisial demi mewujudkan misi mereka.

Namun demikian, ada dua negara ASEAN, Thailand dan Myanmar yang sempat dipuji oleh kepala lembaga Global Commission on Drug Policy, yang juga mantan presiden Swiss, Ruth Dreifuss.

Menurut Dreifuss, cara terbaik memberantas narkoba adalah bukan dengan menggunakan keamanan yang menggunakan instrumen kekerasan, melainkan dengan pendekatan kesehatan.

 

EDITOR: Arif R

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER