Presiden Serahkan 5 Ribu Sertifikat Tanah untuk Warga Jakarta Timur

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan sertifikat hak atas tanah yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Jokowi kepada sebanyak 5 ribu warga di Kotamadya Jakarta Timur.

“Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Kalau sudah pegang ini yang namanya sertifikat, ya enak,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat acara penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Taman Cakung, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Senin (3/12).

Menurut Presiden, sertifikat tanah berguna untuk menghindari sengketa tanah yang kerap terjadi di masyarakat.

“Sengketa tanah berpotensi terjadi baik antar warga, maupun antara masyarakat dengan suatu instansi. Jadi, rawatlah sertifikat ini baik-baik,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam memanfaatkan sertifikat jika hendak dijadikan agunan ke bank.

“Kalau mau pakai sertifikat ini untuk jaminan ke bank silakan. Tapi tolong dihitung, dikalkulasi yang benar, bisa nyicil gak ke bank setiap bulannya. Jadi, hati-hati,” pesan Jokowi.

Presiden mengingatkan masyarakat untuk tidak memanfaatkan dana pinjaman untuk hal-hal konsumtif seperti kendaraan roda empat, melainkan hal-hal yang produktif.

“Bapak ibu gagah naik mobil. Ya paling hanya enam bulan. Tapi kalo enam bulan gak bisa nyicil ke bank atau dealer. Trus mobilnya ditarik, sertifikatnya diambil bank. Ini yang kita tidak mau,” kata Jokowi.

Badan Pertanahan Nasional (BPN), kata Jokowi, telah bekerja keras untuk mencapai target penyerahan sertifikat tanah.

Dijelaskan oleh Jokowi, menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang, jumlah bidang tanah di DKI Jakarta tercatat sebanyak 1,7 juta bidang.

Di Jakarta Timur tercatat ada 299 ribu dari 448 ribu bidang yang sudah tersertifikasi.

Kemudian pada tahun ini sebanyak 140 ribu bidang tanah akan didaftarkan, dan sisanya disertifikasi pada 2019.

Jokowi mengatakan, target penyerahan lima juta sertifikat di seluruh Indonesia pada 2017 telah tercapai.

“Kemudian, target jumlah sertifikat diserahkan kepada masyarakat pada 2018 sebanyak tujuh juta sertifikat tanah, dan tahun 2019 sebanyak sembilan juta sertifikat,” pungkasnya. (SU05)

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengarahkan Gerakan NKRI Bersyariah

Walau begitu, sekali lagi percayalah bahwa perjuangan Islam politik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam tak akan pernah mati. Ia akan terus bermetamorfosa dan tersimpan rapi dalam memori kolektif kelompok Islam politik.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy